Results 31 to 40 of about 70,432 (169)

KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERIKANAN

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Angkatan Laut serta Penyidik Kepolisian Perairan.
Firdaus Firdaus, Adhi Wibowo
doaj   +1 more source

Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar

Alauddin Law Development Journal, 2021
Tindak pidana korupsimerupakan rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.Berdasarkan table Jumlah Perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun ...
Rahmiah Nur Ra, Istiqamah Istiqamah
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)

Jurnal Ilmiah METADATA, 2023
Tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan termasuk dalam concursus realis atau perbarengan perbuatan karena perbuatan terdakwa termasuk perbuatan kejahatan yang terencana yaitu pemerkosaan dan pembunuhan yang direncanakan.
Adil Akhyar, Danialsyah Danialsyah, B. Bukhari   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)

Cepalo, 2019
Upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku, melainkan juga melalui upaya- upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan perampasan ...
Arizon Mega Jaya
doaj   +1 more source

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA MELALUI FUNGSI ASESMEN DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Kepolisian Sektor Aceh Selatan)

Jurnal Ilmiah METADATA, 2023
Wajib lapor pecandu narkotika sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
H. Bachri, Mustamam Mustamam, Mukidi Mukidi   +2 more
semanticscholar   +1 more source

INKONSISTENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

RechtIdee, 2018
Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami adanya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan karakteristik tindak pidana korporasi ini adalah sangat kompleks.
Muhamad Soni Wijaya
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK ATAS TINDAK KEJAHATAN PIDANA PENGANIAYAAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)

Jurnal Ilmiah METADATA, 2023
Penerapan prinsip diversi dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan hukum diversi  dalam peradilan pidana anak di 
Ikhtiar Elfasri Gulo, Mukidi Mukidi, Mustamam Mustamam   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian

Alauddin Law Development Journal, 2020
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan sejauh mana penerapan hukum pidana positif daalam pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Jenis penelitian
Ridwan Saleh, Hisbullah
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU DALAM PELEPASAN HAK PENGUASAAN DENGAN GANTI RUGI DALAM JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp)

Jurnal Ilmiah METADATA, 2023
Pemalsuan Sertipikat hak milik tanah seringkali menjadi masalah hukum bagi pihak-pihak atau oknum dari suatu lembaga yang tidak bertanggungjawab.  Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia diatur dalam  Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ...
Jonizar Jonizar, Mukidi Mukidi, Ibnu Affan   +2 more
semanticscholar   +1 more source

HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]

Lex Librum, 2017
Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good governance dan good govermance ...
Azis Budianto
doaj   +1 more source