Results 61 to 70 of about 113,636 (140)

PIDANA PEMISKINAN KORUPTOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Yustitia, 2020
Corruption is a large and interesting problem as a legal matter concerning complicated crime types. It contains multiple aspects of economic relations, politics, social, and culture. Various efforts to eradicate corruption have been done. However, in terms of quantity and quality of the perpetrators the corruption is still increasing.
openaire   +2 more sources

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2021
Artikel ini menjelaskan fenomena kebijakan formulasi hukum pidana sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana yang mengkajia mengenai perumusan norma hukum sebagai tindak pidana khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Ketersebaran norma hukum dalam Tindak Pidana Khusus di berbagai perundang-undangan membutuhkan suatu ...
openaire   +1 more source

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Syiar Hukum, 2019
Permasalahan menerapkan restorative justice terhadap kasus tindak pidana lingkungan masih menjadi persoalan yuridis terkait apakah semua tindak pidana lingkungan dapat diselesaikan secara restoratif, model restoratif yang cocok dan akibat hukumnya ...
Iman Imanuddin
doaj   +1 more source

Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa [PDF]

, 2017
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum.
Ifrani, I. (Ifrani)
core  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA MEMBANTU MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK

IBLAM Law Review
Dalam praktek banyak ditemukan kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris. Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti ...
Teguh Ariyanto, Sudarto Sudarto
doaj   +1 more source

Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 2017
Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini.
Elvi Zahara Lubis
doaj   +1 more source

Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014 [PDF]

, 2015
Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pemilu yang berintegritas. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagai perserta pemilu.
Arifin, F. (Firmansyah)
core  

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (RASKIN) DI DESA KARANGMULYA KECAMATAN LEGON KULON KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]

, 2016
Korupsi merupakan suatu perbuatan yang merusak, tercela, perbuatan yang tidak bermoral, suatu perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, wewenang, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; perbuatan yang merugikan keuangan atau ...
IRVAN ANDHIKA WIGUNA, NPM. 101000030
core  

PENJATUHAN SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2023
<p><em>Nowadays, the development of perpetrators of criminal acts of corruption is not only perpetrate by individuals, but is also often committed by corporations. This behavior can be categorized as a corporate crime, so it has a very broad impact on society.
openaire   +1 more source

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan [PDF]

, 2018
Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal.
Irawan, A. (Agus)
core