Results 111 to 120 of about 10,503 (150)

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi [PDF]

open access: yes, 2014
Kejahatan korporasi di Indonesia merupakan problematika yang cukup memprihatinkan bahkan sangat sulit terutama ditinjau dari pertanggungjawaban pidana dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat ...
Mukti Setiyawan, S.H., M.H., Wahyu Beny
core   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia

open access: yesJurnal Supremasi
Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dalam menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi.
Fahreyz Reza Saputra   +2 more
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

open access: yesJurnal Ilmiah Raad Kertha, 2020
The study on “Corporate Liability in Banking Criminal” aims to knowand give in-depth description concerning corporate liability of banking crime andlegal protection of banking criminal as a corporate. This study deals with normative law with analytical and conceptual approach,statute approach, and policy-oriented approach.The legal material in this ...
openaire   +1 more source

Perbandingan Unsur Penyalahgunaan Wewenang Antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan [PDF]

open access: yes, 2018
Diterbitkannya undang-undang No. 30 tentang administrasi pemerintahan yang memberikan mandat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang menimbulkan dualisme pengujian.
Arif Layanra Riza, 141000210
core  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yes, 2016
2016 MUH. ANDRIAWAN H (B11109184),??? Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, (dibimbing oleh M. Said Karim Selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas Selaku Pembimbing II)??? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui aturan pemidanaan ...
openaire   +1 more source

Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan [PDF]

open access: yes, 2002
As we have seen that corporation te Criminal Code is not the matter of criminal law, so corporation certainly is unreliable criminally. Furthermore if bank Is made for crimepurposeso the direction will be a white color.
Amrullah, M. A. (Muhammad)
core  

Gratifikasi di Bidang Kedokteran di Lihat dari Sudut Pandang Tindak Pidana Khusus (UU No. 31 Tahun 1999) [PDF]

open access: yes, 2017
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk delik gratifikasi dalam bidang kedokteran dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi dokter ...
Tiffany, M. (Mai)
core   +1 more source

Kebijakan Kriminalisasi dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Fiskal [PDF]

open access: yes, 2008
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan dimana sistem pemidanaanfiskal
Hardinata, A. R. (Anggiat)
core  

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Pasar Modal [PDF]

open access: yes, 2017
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan bagaimana pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal.
Ruus, B. L. (Bella)
core   +1 more source

Fungsi Pendapatan Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria

open access: yesJurnal Mercatoria, 2012
Kehidupan masyarakat yang bersifat agraris tersebut sangat diperlukan peraturan-peraturan keagrariaan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, pendaftaran hak milik atas tanah akan dihadapkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
Ferry Aries Suranta
doaj  

Home - About - Disclaimer - Privacy