Results 151 to 160 of about 41,364 (166)
Some of the next articles are maybe not open access.
POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA
IBLAM LAW REVIEW, 2021Suatu korporasi sering diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkanperbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Tindak pidanakorporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifatterorganisir.
Misbahul Huda
semanticscholar +1 more source
EVALUASI KINERJA PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORPORASI DI ERA GLOBALISASI
YustisiDalam era globalisasi, peningkatan tindak pidana korporasi menjadi perhatian utama bagi Penyidik Polri. Evaluasi kinerja mereka dalam menangani fenomena ini menjadi esensial.
Rizky Satria Dimlana +6 more
semanticscholar +1 more source
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia
Indonesian Research Journal on EducationPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korporasi dalam hukum positif
Ragil Surya Prakasa +6 more
semanticscholar +1 more source
Pengaruh Implementasi Prinsip Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korporasi
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan PolitikThis study explores the effect of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles on the prevention of corporate crime in Indonesia. GCG, which consists of the principles of transparency, accountability, independence, responsibility, and
Arif Kurniawan, Grahadi Purna Putra
semanticscholar +1 more source
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik, 2023
Pada prakteknya penagihan dalam proses perdata mebutuhkan waktu yang panjang perlu menggunakan upaya somasi atau gugatan perdata, sehingga perusahaan merasa tidak efisien dengan prosedur ini, untuk memepersingkat waktu dan mendapat keuntungan, perusahaan
Yulia Kusumaningrum +2 more
semanticscholar +1 more source
Pada prakteknya penagihan dalam proses perdata mebutuhkan waktu yang panjang perlu menggunakan upaya somasi atau gugatan perdata, sehingga perusahaan merasa tidak efisien dengan prosedur ini, untuk memepersingkat waktu dan mendapat keuntungan, perusahaan
Yulia Kusumaningrum +2 more
semanticscholar +1 more source
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
Indonesia Journal of Business LawLatar belakang: Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum seekslusif ...
M. Ilham
semanticscholar +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA CUKAI
LEX PRIVATUM, 2021Penelitian ini merupakan studi dokumentasi atau studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah cara pengaturan dan hukum dalam menganalisis peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pidana perusahaan untuk tindak pidana cukai.
openaire +1 more source
Journal of Innovation Research and Knowledge
Tindak pidana lingkungan hidup salah satu contohnya ialah pengrusakan lingkungan yaitu kebakaran hutan dilakukan oleh korporasi maka dari itu penelitian ini akan mengkaji mengenai pertanggung jawaban pidana atas tindakan yang mengakibatkan tercemarnya ...
Rosmerry Rosmerry +2 more
semanticscholar +1 more source
Tindak pidana lingkungan hidup salah satu contohnya ialah pengrusakan lingkungan yaitu kebakaran hutan dilakukan oleh korporasi maka dari itu penelitian ini akan mengkaji mengenai pertanggung jawaban pidana atas tindakan yang mengakibatkan tercemarnya ...
Rosmerry Rosmerry +2 more
semanticscholar +1 more source
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
This study aims to examine the extent to which the identification doctrine is applied in establishing corporate criminal liability for acts of corruption.
Ilhan Nurdipa, Anita Zulfiani
semanticscholar +1 more source
This study aims to examine the extent to which the identification doctrine is applied in establishing corporate criminal liability for acts of corruption.
Ilhan Nurdipa, Anita Zulfiani
semanticscholar +1 more source
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
This study critically examines the implementation of Article 20 of Law No. 31/1999, as amended by Law No. 20/2001, concerning the eradication of corruption (UU Tipikor), with a focus on corporate accountability in corruption offenses.
Ismaidar Ismaidar, Muhamad Ilham
semanticscholar +1 more source
This study critically examines the implementation of Article 20 of Law No. 31/1999, as amended by Law No. 20/2001, concerning the eradication of corruption (UU Tipikor), with a focus on corporate accountability in corruption offenses.
Ismaidar Ismaidar, Muhamad Ilham
semanticscholar +1 more source

