Results 91 to 100 of about 90,725 (138)

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

open access: yesAkuntansi Dewantara
Dana desa merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
sabirin Sabirin, Priyoga, Verdianti
doaj   +1 more source

Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Mengenai Transparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak

open access: yesJurnal Ilmu Komunikasi, 2013
: The transparency of public information is one of important elements to embody good governance. The commission for transparency and participation (KTP) at Lebak, Banten Provincial government, has empowered people to create transparency of public ...
Idi Dimyati
doaj   +1 more source

Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Menerapkan Sistem Transparansi Dan Akuntabilitas Untuk Tercapainya Pemerintahan Yang Baik [PDF]

open access: yes, 2015
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara ...
NOAS, H. (HERIYANTO)
core  

Analisis Sebaran Padatan Tersuspensi dan Transparansi Perairan Menggunakan Landsat 8 (Studi Kasus : Perairan Bintan, Kepulauan Riau) [PDF]

open access: yes, 2016
Perairan Bintan memiliki sumberdaya pesisir dan laut yang sangat potensial untuk wisata bahari dan kehidupan biota laut. Akan tetapi, adanya kegiatan manusia seperti penambangan, pembuangan limbah rumah tangga akan memberikan dampak negatif terhadap ...
Jaelani, L. M. (Lalu)   +2 more
core  

MAKNA TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

open access: yesKEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2017
This article explained transparency sets as a public policy to overcome asymmetric information in regional public finance that could lead to low public trust to local governments.. This referred to issues in local governments’ transparency such as defining the transparency, pressures for transparency, resistant behaviors, impacts of low transparency ...
openaire   +2 more sources

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa Gawerejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan) [PDF]

open access: yes, 2019
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dengan penerimaan terbesar berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan ...
NURHAYATI, MARISKA DWI
core  

PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) ACEH [PDF]

open access: yes, 2016
Transparansi informasi publik kini merupakan suatu tuntutan zaman, penyediaan informasi menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi terkait dengan pemerintahan. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari
Amri Wahid Hidayat
core  

TANAH WAKAF SEBAGAI TANAH PRODUKTIF : SUATU TELAAH TENTANG PEMANFAATAN TANAH WAKAF YANG BERKEADILAN SOSIAL DI KABUPATEN KUDUS [PDF]

open access: yes, 2016
Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan.
Diyah , Shofranita
core  

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

open access: yesOtoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2014
The purpose of this study to determine the transparency of financial management at the Health Agency of Makassar. This type of research is descriptive qualitative approach and the type used is phenomenological.
Fahril Fahril   +2 more
doaj  

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

open access: yesDiH, 2018
Pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan BUMN harus menerapkan prinsip GCG. Prinsip-prinsip Good Corporate Gover-nance yang dimaksud diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good ...
Annang Cahyadi
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy