Results 11 to 20 of about 728,165 (246)
Công ước UNCLOS 1982 và vấn đề Biển Đông
Cuối tháng 7/2021, Tạp chí Asia Policy, thuộc Nhà xuất bản The National Bureau of Asian Research đã xuất bản bài nghiên cứu “Probing Vietnam’s Legal Prospects in the South China Sea Dispute” do ba tác giả Nguyễn Tô Hồng Kông, Hồ Mạnh Tùng và Vương Quân Hoàng thực hiện [1].
Manh-Toan Ho
core +4 more sources
KEBERADAAN SAN REMO MANUAL 1994 DALAM KAITANNYA DENGAN UNCLOS 1982 [PDF]
Pengaturan hukum perang di laut tidak mengalami perkembangan yang berarti sejak Konvensi Den Haag tahun 1907. Dengan adanya berbagai perkembangan yang ada memaksa masyarakat internasional untuk membuat berbagai penyesuaian berkaitan dengan pelaksanaan perang di laut.
Narwati, Enny +2 more
core +5 more sources
Defragmenting Mangrove Law Towards Coherent Global Governance. [PDF]
Mangrove conservation outcomes are increasingly shaped not only by scientific evidence, but also by how laws and policies translate ecological knowledge into protection measures and restoration practices. Our paper links legal fragmentation to ecological consequences.
Lorber M, Cappa P.
europepmc +2 more sources
International Law has reign most interactions between States in the sea. The practice of illegal transshipment is a serious issue as it falls within both theft mode and smuggling through the transfer of cargo from one ship to another that occurs at sea ...
Zainal Abdul Aziz Hadju
doaj +1 more source
PERAN ASEAN DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN UNCLOS 1982
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) sengketa yang terjadi di Laut China Selatan dalam perspektif hukum internasional dan (2) peran ASEAN dalam menangani dan menyelesaikan Sengketa di Laut China Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.
Ivan Putra Lesmana +2 more
openalex +3 more sources
On 7 May 2008, Indonesia enacted Law 17/ 2008 on Shipping (Shipping Act) which substituted Law 20/1992 on Shipping. In the new Shipping Act, maritime cabotage is scheduled to take its full effects on 7 May 2011, exactly three years after its enactment ...
Nilam Andalia Kurniasari
doaj +1 more source
People at sea, one of which is the Boat People, has become a problem not only for Europeans but also in Southeast Asia with increasing asylum seekers from Rohingya and migrants from Bangladesh.
Dhiana Puspitawati +1 more
doaj +1 more source
RUANG UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI): SEBUAH TINJAUAN HUKUM
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status dan karakteristik dari perspektif hukum terhadap ruang udara diatas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dalam relasinya dengan kedaulatan yang bisa dilaksanakan oleh negara kepulauan.
Priyo Hadisusilo
doaj +1 more source
UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982 [PDF]
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan dan pelestarian di lingkungan laut Indonesia menurut UNCLOS 1982 dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan laut menurut hukum ...
Bokong, Reivan Fernando Christ
core +1 more source
This article revisits the scope of the limitation to jurisdiction ratione materiae under Article 297(3) of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in the context of Exclusive Economic Zone (EEZ) fisheries access disputes in the
Valentin Schatz
doaj +1 more source

