KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG PELAYARAN
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2019 <div class="page" title="Page 1"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span>Hingga kini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) merupakan salah satu undang-undang yang paling sedikit di uji oleh Mahkamah Konstitusi.
openaire +2 more sources
TAHAPAN UNDANG-UNDANG RESPONSIF
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011 Law-making in Indonesia is generally based on formal-legal aspects and legislator’s political will, thus resulting in legislations that do not conform to society’s aspirations nor answer their needs. This paper discusses a responsive model legislation hence it could meet community needs, provide legal certainty, and ensure justice and welfare ...
openaire +3 more sources
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PT PERKASA INAKAKERTA [PDF]
, 2015 Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Perkasa Inakakerta.
Supadi, Supadi
core
PERKAHWINAN KANAK-KANAK DI MALAYSIA: HAD UMUR MINIMUM DAN IMPLIKASINYA
Malaysian Journal of Syariah and Law, 2020 Perbezaan pemikiran, kefahaman dan interpretasi undang-undang serta kesan daripada perkahwinan di bawah umur membawa kepada perbahasan dalam kalangan masyarakat di Malaysia.
Nik Rahim Nik Wajis +3 more
doaj +1 more source
Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan [PDF]
, 2015 Undang-undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan.
Hayati, V. (Vivi)
core
Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules [PDF]
, 2017 Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap merupakan keuangan negara sehingga kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku.
Kasim, H. (Helmi)
core +2 more sources
Analisa Perbandingan Atas Undang Undang Pemerintahan Daerah Di Indonesia
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 Implementation of Local governance as a mandate from the Constitution since the early days of independence has been attempted, but until these days, central government still has more power than local governments.
Wawan Dharma Setiawan
doaj +1 more source
ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012 Criminal law reform by replacing the old penal code is intended to ensure that the applicable criminal law is consistent with the value of Indonesian nation. Therefore, review and re-establishment of criminal law that is based on the central Indonesian values of socio-political, socio-philosophical, and sociocultural must be conducted.
openaire +3 more sources
Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut [PDF]
, 2015 Dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terdapat kekaburan norma (vague van het normen) antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
Sanjaya, A. A. (Andryan)
core +1 more source
Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2023 This study analyzes the Second Amendment to the Law on the Establishment of Legislation (UU P3) which accommodates the omnibus law method. The omnibus law method was previously unknown to the civil law legal system adopted in Indonesia, therefore when this method was implemented in the Job Creation Law (UU Ciptaker), it invited pros and cons in the ...
openaire +2 more sources