Makna Keteraturan Berlalu Lintas (Studi Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjungpinang dalam Perspektif Sosiologi Hukum) [PDF]
, 2016 Regularity and order are part of the legal function, as well as in traffic. Based on Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation explained that the purpose of the implementation of traffic safety, safe, orderly and smooth and forming ...
Elsera, M. (Marisa), Endri, E. (Endri)
core
Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Di Kota Semarang (Studi Kasus Perum Damri) [PDF]
, 2017 Act No. 22 of 2009 is a regulation that regulates the Traffic and Road Transportation which aims to realize the service of Traffic and Road Transportation which are convenient, secure, safe, orderly, smooth and integrated with other transportation modes ...
Lituhayu, D. (Dyah) +1 more
core
Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Kota Semarang [PDF]
, 2015 The convening of a parking levy aims to increase revenue (PAD) and keep order and comfort of the vehicle. These objectives can be achieved through the implementation of effective processes that can be seen from the appropriateness of the policy, the ...
Hariani, D. (Dyah) +2 more
core
Studi Angkutan Umum Dalam Kota Di Pasir Pengaraian [PDF]
, 2013 Penelitian ini dilakukan di ibu kota kabupaten Rokan Hulu yaitu Pasir Pengaraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran angkutan umum dalam kota di Pasir Pengaraian.Pengambilan sampel dengan metode wawancara, observasi dan literatur,
Fahmi, K. (Kharul) +2 more
core
Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Surabaya [PDF]
, 2015 Implementasi kebijakan Polri berkaitan dengan pelayanan SIM di Kota Surabaya belum optimal dikarenakan: (1) Keterpaduan sistem transportasi yang belum terbentuk dan belum memadai; (2) Rencana pemerintah untuk menjadikan Kota Surabaya menjadi kota ...
Mardiyono, M. (Mardiyono) +2 more
core
Pelaksanaan Fungsi Koordinasi oleh Kepolisian dengan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Lalu Lintas Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016 [PDF]
, 2017 Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport (LLAJ) expressly mandates POLRI as the main stakeholder of LLAJ to take an active role in efforts to overcome traffic accidents in accordance with the existing authority. With the enforcement of Law Number.
Erman, E. (Erman), Syafitri, M. (Maya)
core
Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas [PDF]
, 2013 Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan ...
Sumampow, A. R. (Andrea)
core +1 more source
History of Base Hospital 21 [PDF]
, 1919 https://digitalcommons.wustl.edu/hist_base_hospital_21/1000/thumbnail ...
core +1 more source
Efektifitas Kerja dalam Menangulangi Masalah Kemacetan (suatu Studi di Dinas Perhubungan Kota Manado) [PDF]
, 2016 Congestion in Manado city is generally caused by the growing number or the increase of the volume ofvehicles in every year that was not balanced with the capacity of roads, community awareness for the use ofpublic transportation is also still lacking ...
LOSA, C. (CALVIN)
core
Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Kasus Di Polres Klaten) [PDF]
, 2018 Increase transport that does not directly increase the risk of traffic. Traffic accidents according to Law No. 22 of 2009 on Traffic are unintended and unintended acts that affect relationships with others.
, Muchammad Iksan, SH.MH +1 more
core