Tinjauan Yuridis terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2015 Pengaturan penyadapan di Indoneisa sendiri sudah di atur dalam beberapa undang-undang yakni undang-undang tindak pidana khusus dan juga dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, tetapi tidak di atur dalam undang-undang No.
Ang, D. N. (Debby)
core +1 more source
Verstek, 2022 ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik dalam tindak pidana pornografi dan dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan
Feroca Mevihanna Noor Pratiwi +1 more
semanticscholar +1 more source
PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS YANG MENDAPAT KEWENANGAN DARI NEGARA MEMBUAT ALAT BUKTI AUTENTIK
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2022 Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1.
Desela Sahra Annisa Rangkuti +1 more
semanticscholar +1 more source
Sengketa Hak Atas Tanah yang Tidak Mempunyai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah
Alauddin Law Development Journal, 2023 Penelitian ini membahas sengketa hak milik atas tanah tanpa bukti autentik berdasarkan Putusan No 11/Pdt.G/2019/Pn Bar. Permasalahan terbagi menjadi dua, yaitu status kepemilikan tanah tanpa bukti autentik dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus ...
Irwanda Yunus, Istiqamah, Erlina
doaj +1 more source
Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim oleh : Fransisco Jero Runturambi [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan alat-alat bukti dalam praktik peradilan dan bagaimana keberadaan sistem pembuktian dengan menggunakan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dengan menggunakan metode penelitian
Runturambi, F. J. (Fransisco)
core
PENGGUNAAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Unes Journal of Swara Justisia, 2022 Pasal 75 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewenangan penyidik tindak pidana Narkotika untuk melakukan penyadapan.
Idham Fadli
semanticscholar +1 more source
Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Diberikan melalui Teleconference dalam Sistem Peradilan Pidana [PDF]
, 2015 Penelitian ini dilakukan karena kemunculan Teleconference sebagai alat bukti keterangan saksi baru yang tidak diatur dalam hukum peraturan Perundang-undangan.Sehingga dalam penelitian ini terdapat kekosongan hukum.Peraturan Perundang-undangan tersebut ...
WARDANI, P. N. (POETRI)
core
KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
VerstekArtikel ini menganalisis mengenai kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam mengungkapkan tindak pidana penganiayaan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam mengungkapkan tindak pidana ...
Dhestiani Amara Putri, M. Rustamaji
semanticscholar +1 more source
Alat Bukti Petunjuk dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta) [PDF]
, 2015 bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana serta pertimbangan hakim dalam mempergunakan alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan.
, Hartanto S.H., M.Hum. +2 more
core
ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
ALQALAM, 1995 Alat Bukti dalam Tindak Pidana ...
openaire +3 more sources