TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi di Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro [PDF]
, 2009 Due to implementation of regional autonomy nowadays, there have been changes in the implementation system, particularly in the implementation of desa/village autonomy. The village now carries full authority to do self-government.
SAIFUL ANAS, DIMAS
core
Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes
Jambura Accounting ReviewTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat, mencermati, dan mengetahui akuntabilitas pemerintah dasa dalam mengelola APBDes di Desa Huangobatu. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
Mohammad Ramdhan Gumohung +2 more
openaire +1 more source
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KONVERGENSI STUNTING DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021
Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas.
Rosalia, Yuyun Priwahyuni, Mitra Mitra
doaj +1 more source
Upaya Pengembangan Posyandu Madya dan Purnama Menjadi Posyandu Mandiri (Studi Kasus di Kecamatan Rogotrunan, Labruk Kidul, Senduro Kabupaten Lumajang) [PDF]
, 2009 Background: Autonomy lntegrited Health Services (posyandu mandiri) that was caracteristic oplimalitation posyandu work still few amount in Indonesia. Whereas work optimum posyandu help intense in descent rate mortality maternal and neonatal in Indonesia.
Handajani, A. (Adianti) +2 more
core
The Effect of Village Formation on Regency/City Regional Finance in Papua Province [PDF]
, 2019 According to Minister of Home Affairs Regulation No. 56 of 2015 concerning Code and Data of Administrative Area, it is mentioned that Papua is one of 34 provinces in Indonesia with the highest number of villages by 5,419 villages, 110 urban villages ...
Erari, A. (Anita)
core +2 more sources
Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Pati [PDF]
, 2015 Regional Budget (APBD) prepared based approach to performance, which is a budgeting system that prioritizes efforts to achieve employment outcomes or outputs of the cost allocation plan or the specified input (Regulation No. 58 of 2005).
, Erma Set iawati, Dr., Akt., M.M +1 more
core
Mengungkap Akuntabilitas Dana Desa (APBDes) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Bugbug
Vokasi : Jurnal Riset AkuntansiAccountability is a principle that must exist in governance, whether it be the largest or smallest level, such as village governance. Effective accountability in the implementation report of the Village Budget (APBDes) will provide ease of public access in finding and reading the accountability of APBDes implementation. This is a form of government in
Vanesha Ayudk, Lucy Sri Musmini
openaire +1 more source
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Blora [PDF]
, 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora merupakan salah satu dinas yang berperan dalam mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Blora. Sebagai dinas yang mengemban tugas dalam bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang diharapkan dapat membantu ...
Ratna Herawati, Indarja, Dhimas Glagah Seta*
core
KUALITAS APBDes TERHADAP PENGAWASAN APBDes MENUJU TATA PEMERINTAHAN DESA YANG AKUNTABEL
Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 2014 Penelitian ini menguji pengaruh kualitas APBDes terhadap pengawasan APBDes. Kualitas APBDes dalam penelitian ini dijelaskan oleh variabel kejelasan APBDes, evaluasi APBDes, keakuratan APBDes dan pengetahuan tentang APBDes oleh BPD di Pemerintahan Desa. Penelitian ini juga menguji pengaruh pengawasan APBDes dengan akuntabilitas publik.
Supartini Supartini +1 more
openaire +1 more source
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA (APBDes)
Gorontalo Journal of Public Administration Studies, 2018 Lahirnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan tersebut menjadi aturan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan kekayaan yang dimiliki desa. Berbagai aturan tersebut selama kurun waktu 10 tahun hampir tidak berdampak yang siknifikan bagi pembangunan dan kemajuan desa.Berbagai permasalahan di dalam ...
openaire +2 more sources