Results 111 to 120 of about 22,078 (152)

Fungsi Asas Legalitas dalam Kekuasaan Kehakiman untuk Melakukan Penemuan Hukum

open access: yesJurnal Fundamental Justice
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Asas Legalitas dalamkekuasaan kehakiman untuk melakukan penemuan hukum, metode penulisan adalah Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka (library research).
Galih Pratama Widya Saputri   +1 more
openaire   +1 more source

Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan USAha dalam Kegiatan Bisnis [PDF]

open access: yes, 2017
Perusahaan selalu terhubung dengan pihak ketiga dan ingin melindungi Perusahaan yang dijalankan secara jujur ("te goeder trouw"), maka sangat penting arti legalitas suatu Perusahaan dalam kegiatan bisnis.
Fitriani, R. (Rini)
core   +1 more source

Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada [PDF]

open access: yes, 2017
Penelitian ini membahas legalitas hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.
Ansori, A. (Ansori)
core  

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)

open access: yesJurnal Mercatoria, 2011
Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak ...
Fatwa.K.J. Sembiring   +1 more
doaj  

Analisis Asas Legalitas Substansional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XII/2023 dalam Pemilu 2024 di Indonesia

open access: yesVerfassung
Proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia memiliki prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tetapi, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, eksistensi dari prinsip tersebut perlu dipertanyakan.
Addriana Della Nasution   +2 more
doaj   +1 more source

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi [PDF]

open access: yes, 2015
Offenses of corruption and crime that often occurs in the procurement of goods/services that are common construction in accordance with Act No. 31 of 1999 such is: a crime against the state financial harm to the law or abuse of power, bribery offense ...
Butarbutar, R. (Russel)
core  

Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

open access: yesJimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang jelas sebelumnya (nullum crimen, nulla poena sine lege). Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini menjadi landasan utama dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia, sebagaimana ...
Dedi Iskandar   +6 more
openaire   +1 more source

Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah [PDF]

open access: yes, 2017
Tulisan ini, dimulai dari kajian teoritis dari beberapa variabel dari judul tulisan ini, yakni, prinsip ”negara hukum” dan ”demokrasi”. Selanjutnya menelaah aspek normatif dari ”Pembentukan Perda”, dengan tujuan mencari korelasi dengan beberapa variabel ...
Muhammadong, N. (Nasrullah)
core  

PRINSIP-PRINSIP KEADILAN HUKUM DALAM ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA ISLAM

open access: yesJurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017
<p>Asas legalitas memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan menjadi asas penting dalam hukum pidana. Asas Legalitas yang  berlaku saat ini memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan hukum sehingga memunculkan beberapa kritik dan wacana pembaharuan dari para ahli hukum.
openaire   +2 more sources

Perbandingan Unsur Penyalahgunaan Wewenang Antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan [PDF]

open access: yes, 2018
Diterbitkannya undang-undang No. 30 tentang administrasi pemerintahan yang memberikan mandat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang menimbulkan dualisme pengujian.
Arif Layanra Riza, 141000210
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy