PERSPEKTIF FILOSOFIS KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH
Refleksi Hukum, 2014 Abstrak Artikel ini menganalisis isu filosofis tentang konsep kekuasaan diskresi pemerintah. Artikel ini berargumen bahwa teori hukum alam lebih memadai dibandingkan teori positivism yuridis dalam menjustifikasi dasar filosofis kekuasaan diskresi ...
Krishna Djaya Darumurti
doaj +1 more source
Legalitas Kewenangan Notaris/ppat dalam Menahan Sertifikat Hak Milik Karena Adanya Pembatalan Jual Beli [PDF]
, 2015 Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan Notaris berwenang menyimpan Akta, Namun dalam kasus yang berkembang di ...
Suriyani, M. (Meta)
core
Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia [PDF]
, 2014 Giving great authority to the organs of government to be involved in most aspects of public life is the philosophical consequences of the welfare state understand which adopted by Indonesia constitution adopted.
Sufriadi, S. (Sufriadi)
core
Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba [PDF]
, 2013 Sebagai negara hukum Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ...
S.H., M.H., Ismawati Septiningsih
core +3 more sources
Problematika Penerapan Logika Positivistik dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tuntutan Keadilan Substantif [PDF]
, 2014 In the criminal law enforcemet, criminal law agencies in the criminal justice process in every stages (investigation, prosecution and the court examination) tend to take positivism or legism thinking. In the logic of positivistic, they only recognized of
Rozah, U. (Umi)
core +2 more sources
ANTINOMI DALAM PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM
Yustisia Jurnal Hukum, 2012 <p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p> Penerapan asas legalitas sering menimbulkan antinomi dengan asas mengadili menurut hukum, asas <em>rechtweigering </em>dan asas kebebasan hakim. Namun sebagai asas, semua asas tersebut saling melengkapi dalam penerapannya.
openaire +2 more sources
ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Soumatera Law Review, 2018 The principle of legality is the oldest principle of criminal law and is almost found throughout the national criminal law in the world. The existence of this principle is simply to protect citizens from the arbitrariness of the authorities. The strengthening of the issue of human rights contributes to the development of the legality principle, both ...
openaire +2 more sources
Penguatan Sanksi Pidana Islam dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut Kuhp [PDF]
, 2017 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penguatan penerapan sanksi pidana Islam terhadap KUHP dan bagaimana dasar pelaksanaan tujuan pemidanaan menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:
Gilalom, M. A. (Muhamad)
core +1 more source
Penggunaan Diskresi dalam Birokrasi Pemerintahan [PDF]
, 2016 Governance reforms should be coupled with a passion for bureaucratic reform. Good Governance must be done in an effective, clean and efficient so as to ensure the welfare and freedom of the life of the nation.
Budianta, E. (Eka)
core
ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK
GANEC SWARAThis study focuses on the principle of legality in criminal law as a means of dealing with child marriage. Child marriages, which continue to occur today, have become a social phenomenon in various regions, not only occurring among ordinary people, but also in Islamic boarding school environments.
M. ZAINUDDIN, AHMAD ROSIDI
openaire +1 more source