Results 111 to 120 of about 22,189 (147)

Kewenanangan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana [PDF]

, 2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami tentang kewenangan Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana ...
Lengkong, M. R. (Mario)
core   +1 more source

LEGALITAS KESAKSIAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MEMBUKTIKAN KESALAHAN TERDAKWA DIKAITKAN DENGAN ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SENGKANG NOMOR : 117/PID/B/2011/PN.SKG) [PDF]

, 2015
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan kesaksian anak dibawah umur untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara penganiayaan anak oleh orang tua kandung tidak bertentangan dengan KUHAP.
Ardi, Ivan Nugroho
core  

Fungsi Asas Legalitas dalam Kekuasaan Kehakiman untuk Melakukan Penemuan Hukum

Jurnal Fundamental Justice
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Asas Legalitas dalamkekuasaan kehakiman untuk melakukan penemuan hukum, metode penulisan adalah Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka (library research).
Galih Pratama Widya Saputri, Pingkan Utari   +1 more
openaire   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH BUNIYANI TERHADAP AHOK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK [PDF]

, 2018
Ujaran Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat ...
Muhammad IrfanadiNurfaiz, 141000227
core  

Rekonstruksi dari Penegakan Undang-undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan yang Substantif [PDF]

, 2017
Hukum pidana diciptakan dengan sifatnya yang senantiasa mengatur dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar dan fungsi hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Tujuan dari hukum adalah keadilan hukum (filosofis), kepastian
Budimansyah, B. (Budimansyah)
core  

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)

Jurnal Mercatoria, 2011
Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak ...
Fatwa.K.J. Sembiring, Ediwarman Ediwarman   +1 more
doaj  

Analisis Asas Legalitas Substansional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XII/2023 dalam Pemilu 2024 di Indonesia

Verfassung
Proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia memiliki prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tetapi, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, eksistensi dari prinsip tersebut perlu dipertanyakan.
Addriana Della Nasution, Wianda Julita Maharani, Adam Imam Hamdana   +2 more
doaj   +1 more source

Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum terhadap Tindak Pidana Narkotika [PDF]

, 2019
Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa sehingga menjadi prioritas pemerintah untuk diperangi. Penanggulangan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu pengaturan dalam undang-undang
Ali, D. (Dahlan), Mujibussalim, M. (Mujibussalim), Ronaldi, E. (Endy)   +2 more
core  

Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang jelas sebelumnya (nullum crimen, nulla poena sine lege). Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini menjadi landasan utama dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia, sebagaimana ...
Dedi Iskandar, Zulbaidah W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, Zulhazrul Zulhazrul   +6 more
openaire   +1 more source

Perbandingan Pertanggungan Jawab Dalam Tindak Pidana Indonesia Dan Jerman [PDF]

, 2012
KUHP Jerman apabila UU mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan, si pelaku akan dipertanggungjawabkan pada pidana yang diperberat itu hanya apabila ia menyebabkan terjadinya akibat itu sekurang-kurangnya karena ...
Suleman, N. H. (Nenden)
core