, 2022 Pasal 35 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menyatakan bahwa. usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk: Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangn Khusus.
Kamal, Muztaba
core +1 more source
PERGESERAN ASAS LEGALITAS FORMAL KE FORMAL DAN MATERIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
, 2015 <p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Legalit</em><em>y principle is a fundamental basis in the criminal law. The principle of legality which is in accordance with Penal
I Dewa Made Suartha
core +2 more sources
PERSPEKTIF FILOSOFIS KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH
Refleksi Hukum, 2014 Abstrak Artikel ini menganalisis isu filosofis tentang konsep kekuasaan diskresi pemerintah. Artikel ini berargumen bahwa teori hukum alam lebih memadai dibandingkan teori positivism yuridis dalam menjustifikasi dasar filosofis kekuasaan diskresi ...
Krishna Djaya Darumurti
doaj +1 more source
ASAS LEGALITAS DALAM PEMIDANAAN PELAKU PENCURIAN (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF) [PDF]
, 2018 Pencurian merupakan suatu tindakan yang terlarang, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Untuk melindungi hartanya dari tindak pidana pencurian, manusia membuat aturan yang mengatur hal tersebut.
ATIKA NUR ANNISA, NIM. 14360038
core
Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional
Mimbar Hukum, 2018 The draft of Penal Code Bill regulates the living law in society as a form of extension of legality principle, but in its elucidation, there is no further sufficient explanation about the scope and qualifications of such thing.
Budi Suhariyanto
doaj +1 more source
ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Soumatera Law Review, 2018 The principle of legality is the oldest principle of criminal law and is almost found throughout the national criminal law in the world. The existence of this principle is simply to protect citizens from the arbitrariness of the authorities. The strengthening of the issue of human rights contributes to the development of the legality principle, both ...
openaire +2 more sources
PROBLEMATIKA YURIDIS EKSISTANSI ASAS LEGALITAS DALAM KERANGKA PENEMUAN HUKUM PIDANA
, 2013 Abstraksi: Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang problematika yuridis eksistensi asas legalitas dalam penemuan hukum pidana ketika hakim menghadapi kekosongan hukum.
P, Anggraeni Indah
core
Fungsi Asas Legalitas dalam Kekuasaan Kehakiman untuk Melakukan Penemuan Hukum
Jurnal Fundamental JusticePenilitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Asas Legalitas dalamkekuasaan kehakiman untuk melakukan penemuan hukum, metode penulisan adalah Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka (library research).
Galih Pratama Widya Saputri +1 more
openaire +1 more source
KRITIK IDEOLOGIS TERHADAP DASAR KEFILSAFATAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA
Jurnal Dinamika Hukum, 2012 The essence of legality principle is “None is punishable for doing something unless it is forbidden by law established prior to the action”. Consequently, actor of wrongdoing will not be criminally prosecuted unless penal statutes prohibit what he or she has done.
openaire +2 more sources
Penyimpangan Asas Legalitas dalam Undangundang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [PDF]
, 2014 Asas legalitas merupakan asasfundamental bagi negara-negarayang menggunakan hukumpidana sebagai saranapenanggulangan kejahatan,namun berlakunya tidak mutlak.Landasan pemikiranpengecualian asas legalitasbahwa nullum crimen sine legesebenarnya bukan ...
DAHWIR, A. (ALI)
core