Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah [PDF]
, 2017 Tulisan ini, dimulai dari kajian teoritis dari beberapa variabel dari judul tulisan ini, yakni, prinsip ”negara hukum” dan ”demokrasi”. Selanjutnya menelaah aspek normatif dari ”Pembentukan Perda”, dengan tujuan mencari korelasi dengan beberapa variabel ...
Muhammadong, N. (Nasrullah)
core
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemanfaatan Ruang Kota Ditinjau dari Perspektif Berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Studi di Wilayah Kota Pontianak) [PDF]
, 2013 This thesis discusses the issue of Law Enforcement Crime City Land Use Applicability be reviewed From Perspective of Law Number 26, 2007 on Spatial Planning (Studies in Urban Pontianak City).
AHMAD SUGIYANTO,SH A.21211068, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
core
Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencurian
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum IndonesiaThis journal discusses the application of the principle of legality in criminal law, especially in the crime of theft. The principle of legality is an important principle in criminal law, which states that no act can be punished except on the basis of pre-existing statutory regulations.
null Dastin Darmawan +3 more
openaire +1 more source
Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Sistem Normatif [PDF]
, 2016 Banyaknya para pelaku korupsi yang bebas maupun penjatuhan sanksi/pidana yang tidak tepat dan merupakan cerminan lemahnya upaya penegakan hukum di negeri ini.
Mandiana, S. (Sari)
core
KEABSAHAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Jurnal Magister Hukum Udayana, 2016 Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang beranjak dari adanya kekosongan norma atau asas hukum. Kekosongan norma hukum dalam penelitian ini terdapat dalam ketentuan Pasal 6 dan lampiran golongan I, II, dan III Undang-Undang Nomor 35 Tahun
Made Dwi Kurniahartawan
doaj +1 more source
Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan [PDF]
, 2011 A state is a community organization intended to put the collective life in order. In order to reach such a life, government rules are created as a means of implementing the state duties, and of distributing duties and of delimiting powers/ The ...
Hakim, L. (Lukman)
core
INTERNALISASI NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Masalah-Masalah Hukum, 2018 Fokus permasalahan dalam artikel ini adalah pembahasan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat Sedulur Sikep dan internalisasi nilai-nilai masyarakat adat Sedulur Sikep dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Artikel ini sangat penting dalam
Muhammad Azil Maskur
doaj +1 more source
Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [PDF]
, 2014 Drug abuse from year to year has increased which ultimately harm the future generation. Along with the development of technology and information, began to appear, a new type of drugs. New narcotics addict who is not registered with the nature and content
R, M. (Mukhlis), Yunita, A. (Adelia)
core
Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak [PDF]
, 2011 Child’s age limit acts is an absolute requirement which shall be notified in order to avoid him or her to be a victim. Acts No. 3, 1997 about Court of Children states that 8 (eight) years old as the limit and it can be proposed to.
Christianto, Hwian
core
Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan [PDF]
, 2015 This paper aims to determine the limits of the use of discretion in governance and its responsibility when there is a deviation of the law. As a welfare state, the principle of legality alone is not enough to be actively involved in serving the interests
Ansori, L. (Lutfil)
core +1 more source