PENGECUALIAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA
Jurnal Hukum dan Peradilan, 2013 Debating for exceptional of legality principle in criminal law could be learned by establishing of the International Criminal Tribunal for The Farmer Yugoslavia (ICTY) which was based on United Nation‟s Resolution in 1993, No. 827 and The International Criminal Tribunal for the Rwanda (ICTR) which was based on United Nation‟s Resolution in 1994, No ...
openaire +1 more source
ASAS LEGALITAS DALAM DOKTRIN HUKUM INDONESIA: PRINSIP DAN PENERAPAN
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 2011 The principle of legality is a principle which determines that no act which is prohibited and punishable by criminal if not determined in advance in legislation. This principle is usually known as nullum delictum nulla poena sine praevia lege (no offense, no crime without law first.
openaire +3 more sources
PENERAPAN PASAL 1 AYAT 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN DALAM KASUS PT KAHATEX. [PDF]
, 2017 Asas legalitas berkaitan dengan asas Lex Temporis Delicti yaitu suatu tindak pidana harus diperiksa berdasarkan peraturan hukum yang ada pada saat tindak pidana itu dilakukan, tetapi di dalam praktek terdapat kasus PT.
Ahmad Afhero, NPM : 131.000.362
core
Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK
Jurnal Konstitusi, 2016 PENDAHULUAN Unsur melawan hukum dalam perkara korupsi merupakan hal yang penting dan menentukan untuk adanya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi.
Abdul Latif
doaj +1 more source
Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia. [PDF]
, 2015 Penelitian ini membahas tentang Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selama ini peraturan mengenai Asas Retroaktif Nampak tidak jelas dan menimbulkan perdebatan.
Fadhilah, A. I. (Anisatul)
core
PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah MahasiswaDalam konteks masyarakat Indonesia, pandangan yang menyatakan bahwa dasar untuk melihat patut atau tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum atau perbuatan pidana hanya ketentuan dalam Undang-undang yang harus ada sebelum perbuatan dilakukan merupakan pandangan yang kurang memuaskan.
null Doly Febrian Rizki Harahap +2 more
openaire +1 more source
Restorative Justice dalam KUHAP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum
Jurnal Penelitian Hukum De JurePengaturan restorative justice dalam KUHAP Baru menandai pergeseran paradigma sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.
Muh Hajoran Pulungan, Mosgan Situmorang
doaj +1 more source
FUNGSI HUKUM PROSEDURAL DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (SUATU STUDI TERHADAP PENGGANTIAN SETYA NOVANTO DAN PEMBERHENTIAN FAHRI HAMZAH) [PDF]
, 2017 FUNGSI HUKUM PROSEDURAL DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT(Suatu Studi terhadap Penggantian Setya Novanto dan Pemberhentian Fahri Hamzah)Fhadilah Eka Pratiwi Eddy Purnama Husni Jalil ABSTRAKHukum prosedural pengisian jabatan ...
FHADILAH EKA PRATIWI
core
Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2023 Asas legalitas merupakan sebuah asas yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana. Asas legalitas memegang peranan penting dalam pemberlakuan aturan hukum pidana materiil dan menjadi dasar legitimasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pembaruan hukum pidana dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang ...
openaire +1 more source
Analisis Yuridis Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tentang Permohonan Praperadilan Diluar Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP [PDF]
, 2015 Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi atas perkara yang tidak ...
Pratista, B. S. (Bayunugraha)
core