Results 51 to 60 of about 1,129 (136)
Membangun Politik Hukum Administrasi Pemerintahan yang Bersumber dari Nilai-nilai Pancasila
RechtIdee, 2016 Politik hukum dimaknai apa yang seharusnyadinormakan dalam peraturan perundang-undangan. Norma tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan Negara. Tujuan Negara menjadi ukuran utama dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan Negara
Nurus Zaman
doaj +1 more source
Al-Iltizam, 2023 Pendidikan nasional memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan segala kecakapan dan kecerdasandalam meninggikan kualitas hidup, dan meninggikan derajat manusia dalam rangka mewujudkan orientasi negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, untuk
Ruh Halil Ahmad Ibrahim
doaj +1 more source
, 2023 The integration of the legality principle and the opportunity principle in prosecutorial practice in Indonesia is a complex issue that requires in-depth study.
Muhammad, Hanafi, Munawar, Akhmad
core +1 more source
PERBUATAN TERCELA SEBAGAI ALASAN PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
DiH, 2016 Dari enam alasan Pemakzulan Presiden dan/atau Wapres dalam Pasal 7 UUD 1945, yaitu (1)Â pengkhianatan terhadap negara, (2) korupsi, (3) penyuapan, (4) tindak pidana berat lainnya;Â (5) perbuatan tercela; dan (6) tidak lagi memenuhi syarat sebagai ...
Hufron .
doaj +1 more source
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/2019: Bukti Arogansi Institusi Penegak Hukum
Jurnal Mercatoria, 2023 Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas peraturan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan yang dikaji dalam artikel ini adalah Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara ...
M Hadyan Yunhas Purba +3 more
doaj +1 more source
Masalah-Masalah Hukum, 2020 Rancangan KUHP yang baru mempromosikan ‘hukum yang hidup’ (hukum adat) sebagai dasar pemidanaan sekaligus memperluas pemaknaan atas asas legalitas. Insiasi ini juga menunjukkan upaya negara untuk melakukan inkorporasi hukum non-negara kedalam sistem ...
Tody Sasmitha Jiwa Utama
doaj +1 more source
SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN
Al-Adl, 2020 Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana ...
Reza Noor Ihsan, Ifrani Ifrani
doaj +1 more source
PENGECUALIAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA
Jurnal Hukum dan Peradilan, 2013 Debating for exceptional of legality principle in criminal law could be learned by establishing of the International Criminal Tribunal for The Farmer Yugoslavia (ICTY) which was based on United Nation‟s Resolution in 1993, No. 827 and The International Criminal Tribunal for the Rwanda (ICTR) which was based on United Nation‟s Resolution in 1994, No ...
openaire +1 more source
ASAS LEGALITAS DALAM DOKTRIN HUKUM INDONESIA: PRINSIP DAN PENERAPAN
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 2011 The principle of legality is a principle which determines that no act which is prohibited and punishable by criminal if not determined in advance in legislation. This principle is usually known as nullum delictum nulla poena sine praevia lege (no offense, no crime without law first.
openaire +3 more sources
Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Islam [PDF]
, 2016 Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana melalui RKUHP dengan memasukkan nilai-nilai hukum adat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dengan melakukan dekonstruksi asas legalitas melalui kritik dasar ideologis dan ...
Nursalam, Nursalam
core