Results 11 to 20 of about 22,078 (152)

Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia [PDF]

open access: yesJURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2014
This research is to discuss: first, what accounts for the reconceptualization of legality; and second, how to establish the legality principle law politics based on the social conditions of Indonesian society. This research is a normative legal study using the primary and secondary legal sources.
Faisal, A. (Author:)
openaire   +4 more sources

EKSISTENSI DELIK ADAT DAN IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA MATERIIL INDONESIA

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2017
Asas legalitas dan penerapan delik adat dalam hukum pidana materiil merupakan dua hal yang bersifat kontradiktif. Asas legalitas bersifat formalistik (positivistik) sedangkan delik adat bersifat  sosiologis.
Warih Anjari
doaj   +3 more sources

Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

open access: yesDiversi, 2022
Penelitian ini mengkaji tentang legalitas penggunaan UAV sebagai senjata berdasarkan hukum internasional. Banyak negara telah mengembangkan teknologi UAV untuk berbagai kepentingan, dimana salah satunya digunakan sebagai senjata untuk menyerang target ...
Agis Ardhiansyah
doaj   +1 more source

ASAS-ASAS QANUN PROVINSI ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

open access: yesTa'zir, 2022
Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sangat diperlukan, agar peraturan yang dibuat sesuai dengan arah dan tujuan negara dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan hukum dan tidak menjadi objek bagi terjadinya uji materi.
achmad fikri oslami
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

open access: yesKlausula, 2023
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban diskresi dan hubungannya dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif ...
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily   +1 more
doaj   +1 more source

Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

open access: yesCendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, 2023
Asas legalitas merupakan asas hukum pidana yang paling tua dan hampir ditemukan diseluruhhukum pidana nasional di dunia. Keberadaan asas ini secara sederhana adalah untuk melindungi warganegara dari kesewenang-wenangan penguasa. Menguatnya isu hak asasi manusia turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan asas legalitas, baik dari hukum pidana ...
Johari   +3 more
openaire   +1 more source

Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filo-sofis

open access: yesDiH, 2023
Article finds a middle way between the principle of legality and unwritten norms to fulfill the sense of justice as mandated by the Law on Judicial Power. Researchers use normative juridical methods through statutory approaches to examine the legal ratio
Yuber Lago   +2 more
doaj   +1 more source

KETIADAAN FUNGSI ASAS LEGALITASDALAM HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KORBAN

open access: yesArena Hukum, 2014
In practical terms, Principle of Legality perform the function of protection and functionality limitations. The main problems principle of legality is of the absence of protection for victims.
Deni SB Yuherawan
doaj   +1 more source

Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016

open access: yesJurnal Konstitusi, 2019
Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tindak pidana korupsi sulit dibuktikan. Terjadi perbedaan
Warih Anjari
doaj   +1 more source

Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas

open access: yesAl-Manhaj, 2022
The purpose of establishing the RKUHP is in line with the spirit of decolonization and particularization so that it incorporates elements of law that live in society as basic provisions for prosecution in norms considered as a hallmark of the ...
M Nabiel Fadlilah   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy