Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Masyarakat Adat
In Indonesian, the main source of criminal law is in the Criminal Code and other Criminal laws and regulation. However, it is possible that customary law is considered as the source of law with certain limitations. This study aims to determine and analyze application of criminal sanctions to indigenous people and relevance of the legality of criminal ...
openaire +2 more sources
Pertentangan Asas Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Rancangan Undang-undang Kuhp [PDF]
This study discusses on the contradiction of formal and material legality principle in the KUHP bill. The questions posed in this research is what are the forms of said contradiction between the formal and material legality principle in the KUHP bill ...
Tabiu, R. (Ramadan)
core
PENGECUALIAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA
Debating for exceptional of legality principle in criminal law could be learned by establishing of the International Criminal Tribunal for The Farmer Yugoslavia (ICTY) which was based on United Nation‟s Resolution in 1993, No. 827 and The International Criminal Tribunal for the Rwanda (ICTR) which was based on United Nation‟s Resolution in 1994, No ...
openaire +1 more source
ASAS LEGALITAS DALAM DOKTRIN HUKUM INDONESIA: PRINSIP DAN PENERAPAN
The principle of legality is a principle which determines that no act which is prohibited and punishable by criminal if not determined in advance in legislation. This principle is usually known as nullum delictum nulla poena sine praevia lege (no offense, no crime without law first.
openaire +3 more sources
Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia. [PDF]
Penelitian ini membahas tentang Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selama ini peraturan mengenai Asas Retroaktif Nampak tidak jelas dan menimbulkan perdebatan.
Fadhilah, A. I. (Anisatul)
core
Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK
PENDAHULUAN Unsur melawan hukum dalam perkara korupsi merupakan hal yang penting dan menentukan untuk adanya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi.
Abdul Latif
doaj +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi proyeksi dalam rangka menjawab permasalahan self-plagiarism kaitannya dengan peraturan hukum positif di Indonesia yang mengatur terkait hak cipta.
David Hardiago, Syafrinaldi
doaj +1 more source
PERLUASAN ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Dalam konteks masyarakat Indonesia, pandangan yang menyatakan bahwa dasar untuk melihat patut atau tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum atau perbuatan pidana hanya ketentuan dalam Undang-undang yang harus ada sebelum perbuatan dilakukan merupakan pandangan yang kurang memuaskan.
null Doly Febrian Rizki Harahap +2 more
openaire +1 more source
PENERAPAN PASAL 1 AYAT 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN DALAM KASUS PT KAHATEX. [PDF]
Asas legalitas berkaitan dengan asas Lex Temporis Delicti yaitu suatu tindak pidana harus diperiksa berdasarkan peraturan hukum yang ada pada saat tindak pidana itu dilakukan, tetapi di dalam praktek terdapat kasus PT.
Ahmad Afhero, NPM : 131.000.362
core
Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
Asas legalitas merupakan sebuah asas yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana. Asas legalitas memegang peranan penting dalam pemberlakuan aturan hukum pidana materiil dan menjadi dasar legitimasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pembaruan hukum pidana dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang ...
openaire +1 more source

