Results 141 to 150 of about 23,117 (167)

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK TEMPAT PARKIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi di Kota Pontianak).

open access: yes, 2014
This thesis discusses the enforcement of criminal laws against the use of the road to the parking lot based on Law No. 38 of 2004 in conjunction with Law No. 22 of 2009 (the study in the city of Pontianak) tesisi .As for the purpose of writing this is to
JOVAN R. SUMUAL, SH., S.Ik. A21211062, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
core  
Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum

Birokrasi (online), 2023
Problems regarding the status of Village-Owned Enterprises (often called BUMDes) which were originally business entities changed to legal entities after the enactment of the Job Creation Law, but in fact there are still many BUMDes that have not been registered as legal entities due to a lack of knowledge from the village government itself or there is ...
Sumriyah Sumriyah
exaly   +2 more sources

STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA [PDF]

open access: yes, 2022
Badan hukum adalah subjek hukum yang diberikan hak dan kewajiban layaknya manusia. Perkembangan teoritis dalam ranah hukum perdata dan hukum perusahaan di Indonesia kemudian melegitimasi keberadaan beberapa entitas yang dianggap sebagai badan hukum, yakni Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.
Rizky, Yonanda, RIZKY YONANDA
openaire   +1 more source

Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum

WELFARE STATE Jurnal Hukum
Village Owned Enterprises which are often called BUMDes can be interpreted as a form of business run by and government system. Policies in village-owned enterprise regulations have changed a lot from time to time. Law number 11 of 2020 concerning village-owned enterprises is the final rule regarding the development, establishment, mechanism and status ...
Desi Fadikta Sisworini, Rumawi Rumawi
openaire   +1 more source

Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum

Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2022
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deksriptif kualitatif di mana yang dianalisis adalah perlakuan aparat penegak hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (persero) dalam kasus PT. Perusahaan Listrik Negara Persero sebagaimana diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Negeri Jakarta Pusat dengan putusan ...
La Ode Hariru, Suriani Bt Tolo, La Niasa
openaire   +1 more source

PEMBENTUKAN BADAN USAHA BARU KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

2023
Koperasi merupakan salah satu wadah gerakan ekonomi masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan dengan tujuan mensejahterkan anggotanya. Pasca keputusan pemerintah untuk mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mempunyai dampak positif bagi masayarakat dalam berkegiatan dan mulai meningkatnya aktifitas sektor usaha tidak terkecuali unit usaha
openaire   +1 more source

Prosedur dan Pelaksanaan Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha Non Badan Hukum oleh Notaris dalam Praktik Kenotariatan

Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Penelitian ini membahas proses pembuatan legalitas badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Akta tersebut diperlukan bagi entitas seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer (CV ...
Dara Agustina   +2 more
openaire   +1 more source

Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha

Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021
Dikha Anugrah   +2 more
exaly  

Home - About - Disclaimer - Privacy