Results 131 to 140 of about 23,117 (167)

Penyusunan kamus Hukum Umum Bahasa Belanda Bahasa Indonesia

, 1998
viii.; 161 hal.; ill.; 19 ...
Badan Pembinaan Hukum Nasional
core  

Strategic Customary Village Leadership in the Context of Marine Conservation and Development in Southeast Maluku, Indonesia. [PDF]

Hum Ecol Interdiscip J, 2016
Steenbergen DJ.
europepmc   +1 more source

Studi kuantitatif tentang pengalaman pekerja migran Indonesia perempuan di Makau dan Hong Kong pada awal pandemi COVID-19

, 2022
Liem A, Wariyanti Y, Wardha RH.
europepmc   +1 more source

PEMBATALAN SERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya)

, 2017
ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Pembatalan Sertifikat Yang Tumpang Tindih Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Studi Di ...
YUNIRAWATI, S.H A2021151058, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
core  

Analisis Yuridis Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) [PDF]

, 2016
Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi stakeholders, belum sepenuhnya tercapai.
UTAMA, REKA NURCAHYA
core  

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN OLEH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KA

, 2016
ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis yuridis pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan ...
PUJI LESTARI, SH. A.2021131012, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
core  

Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UIR Law Review, 2017
lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam ...
Zul Akrial, Henni Susanti
doaj  

PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) DALAM PEMBERANTASAN MENINGKATNYA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT

, 2017
ABSTRAK Indonesia adalah negara hukum yang konsekuensinya merupakan tugas dan kewajiban pemerintah melalui lembaga-lambaga penegak hukum untuk menegakkan hukum, termasuk penanggulangan peredaran gelap narkotika.
BASTEN SIMAMORA NPM. A2021141034, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
core  

TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA

, 2015
Tatanan hukum Keberadaan BUM Desa sebagai upaya strategis dalam mewujudkan kesejahtraan dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat desa, adalah wujud kontruksi hukum baru pasca diundang-undangkannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang ...
Rahayu, Anestu Cahayoni
core   +1 more source

Badan hukum sebagai subyek hukum dalam pandangan ulama kontemporer

Secara umum Ulama kontemporer sepakat bahwa badan hukum sah sebagai subyek hukum. Hanya saja mereka berbeda dalam memberikan derajat badan hukum sebagai subyek hukum.
Firdaus
core