Results 111 to 120 of about 23,117 (167)

Badan Hukum Gereja dan Good Church Governance

Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Eksistensi gereja di tengah kehidupan memilik 2 sistem yang pertama sistem kerajaan ALLAH yang mengedapankan nilai-nilai Kristus disatu sisi dan sistem sosial dan sistem bernegara yang tetap juga memiliki entitas hukum,ekonomi,dan budaya disisi yang lain.
Dyah Hapsari Prananingrum, Kezia Annabel Rinda Putri   +1 more
openaire   +1 more source

Aspek hukum perlindungan terhadap anak/ Badan Pembinaan Hukum Nasional

xii, 80 hal.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
core  

IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK

Jurnal Media Hukum, 2014
Children  are  a mandate  from God Almighty which  in  them  laid  a  dignity  as human  beings.  Children  need protection against negative effects of a fast-growing developmnet.
Nevey Varida Ariani
doaj  

Peran Notaris dalam Pengurusan Perizinan Yayasan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum dan Online Single Submission

Unes Journal of Swara Justisia
Yayasan sebagai sebuah badan hukum mempunyai peran yang penting dalam Masyarakat di Indonesia. Yayasan menjadi suatu wadah bagi Masyarakat untuk dapat melakukan sosial, kemanusiaan dan keagamaan.
Dionisius Ardy Tanzil, Teddy Anggoro
doaj   +1 more source

Tanggung Jawab Badan Pengawas dalam Koperasi sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum

, 2009
Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum secara ideal bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, selain itu keperasi metupakan soko guru perekonomian Indonesia. Dalam kegiatan usaha koperasi badan
Oelangan, Meita Djohan; Universitas Bandar Lampung
core   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI BADAN HUKUM

, 2017
Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik adalah adanya peran Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem dapat berjalan dengan baik. Demikian halnya dengan koperasi yang harus berbentuk badan hukum.Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ...
Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu 2017, Indra Perdana Tanjung   +1 more
openaire   +2 more sources

KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN BENTUK BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) MENJADI BADAN HUKUM KJKS (KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH) (Studi di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)

, 2013
ABSTRAKDalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Menjadi Badan Hukum Koperasi.
Fitriyanti, Noer Azizah
core   +1 more source

KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

, 2021
Penelitian ini berjudul Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Sumatera Selatan. Penulisan Tesis ini dilatarbelakangi oleh Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika saat
Adwiria, Krido Daru, Ridwan, Ridwan
core   +1 more source

Masalah hukum arbitrase online/ Badan Pembinaan Hukum Nasional

101 hal.; 21 ...
Badan Pembinaan Hukum Nasional
core  

BADAN HUKUM PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PENDIDIKAN

Jurnal Administrasi Pendidikan, 2017
Dalam menanggapi setiap kebijakan pemerintah khususnya masalah pemberlakuan UU BHP, kita sebagai masyarakat pendidikan perlu memahami dan mendalami arah dan tujuan diberlakukannya undang-undang tersebut. Undang-undang BHP telah mengisyaratkan untuk upaya optimalisasi pembiayaan dan anggaran pendidikan khususnya pendidikan tinggi.
openaire   +2 more sources