Results 101 to 110 of about 23,117 (167)

AKIBAT HUKUM PENDIRIAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO OLEH BADAN HUKUM KOPERASI

open access: yesJURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN, 2018
This research is underlined by the existence of cooperative business activities which collect and distribute funds over its members, and also to its non-members. In order to avoid the violation of the provisions in Act No. 25 Year 1992 about Cooperatives, cooperative has established a microfinance institution (MFI) which called as Cooperative MFI.
openaire   +1 more source

Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM [PDF]

open access: yes, 2017
Pemerintah/pemerintah daerah dalam penetapan standar upah minimum seringkali berpihak kepada pengusaha yang pada akhirnya terjadi mogok kerja oleh pekerja/buruh.
Budijanto, Oki Wahju
core   +1 more source

Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris sebagai Perlindungan Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Indonesia

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan menambah keberadaan Hakim Komisaris sebagai upaya perlindungan terhadap HAM dari terdakwa, baik dalam proses penyidikan dan penuntutan.
Ulang Mangun Sosiawan
doaj   +1 more source

KONSEP LIMITED LEABILITY SEBAGAI BADAN HUKUM KORPORASI [PDF]

open access: yesDe Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2011
A strong awareness to reassert Islamic identity has emerged in these recent decades. One of the awareness is that the force of some muslim communities to internalize Islamic principles into all institutions. Nyazee, in his work, questions and also explains Islamic principles that must be the base of business organization particularly in corporation ...
openaire   +1 more source

Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menimbulkan permasalahan hukum sehubungan dengan dilakukan dengan cara hanya memilih kepala daerah saja atau bersama sama satu paket dengan wakilnya.
Marulak Pardede
doaj   +1 more source

Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Eko Noer Kristiyanto
doaj   +1 more source

Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur [PDF]

open access: yes, 2017
Penyalahguna narkotika tidak menutup kemungkinan dapat diancam dengan ancaman pidana penjara namun dalam peraturan masih terdapat cara yang lebih efektif.
Rahmanto, Tony Yuri
core   +1 more source

Penelitian hukum tentang peranan hukum investasi di Indonesia dalam era globalisasi

open access: yes, 2007
x, 176 hlm. ; tab.
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
core  

Penelitian tentang perlindungan hukum data digital

open access: yes, 2007
x, 136 hlm.
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
core  

Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku

open access: yes, 2017
Masyarakat adat dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam melakukan haknya  tersebut, masyarakat adat  mengalami berbagai hambatan dari pihak ketiga sebagai akibat adanya berbagai ...
Yuliana Primawardani   +1 more
core   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy