Results 81 to 90 of about 23,117 (167)

Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018
Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak ...
Muhaimin Muhaimin
doaj   +1 more source

Kepastian Hukum Terhadap Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum RI

Action Research Literate
Makhluk sosial seperti manusia selalu berinteraksi dan mengikat perjanjian dalam kehidupan mereka. Perjanjian diatur dalam hukum perdata, mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak. Perjanjian dapat dibentuk dengan cara proses pada akta notaris yang sudah tercantum pada undang-undang. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
openaire   +1 more source

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Tingkat II, III, Dan IV dalam Proyek Perubahan di Kementerian Hukum dan HAM RI [PDF]

, 2018
Pemimpin dapat dibentuk melalui berbagai cara. Salah satu cara untuk pembentukan kemampuan kepemimpinan adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihankepemimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18, 19,
Sinaga, Edward James, Edward James Sinaga   +1 more
core   +1 more source

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang ...
Firdaus Firdaus, Donny Michael
doaj   +1 more source

The Role of NGOs in Environmental Governance in Indonesia

Jurnal Konstitusi
The role of non-governmental organizations (NGOs) needs to be strengthened to enhance the capacity for environmental governance in Indonesia, as natural resources cannot be effectively protected, and environmental problems cannot be resolved without ...
Sutan Sorik, Laely Nurhidayah
doaj   +1 more source

Perkawinan “Pada Gelahang” Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Keanekaragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia akan mewarnai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Pada banyak daerah, khususnya bagi Umat Hindu di Bali, pelaksanaan perkawinan juga akan diwarnai oleh berlakunya hukum adat, di samping karena ...
Evi Djuniarti
doaj   +1 more source

Keabsahan Kontrak Sistem Administrasi Badan Hukum

JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2013
Legal administrative system (sisminbakum) imposed on the environment directorate general of general legal administration (Ditjen AHU) in order to improve the function of legal services by utilizing a computer or website, such as request for approval of the company. This step is taken to overcome the inertia of the manual system.
openaire   +2 more sources

Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) [PDF]

Jurnal Hukum Novelty, 2017
Principally, the responsibility of shareholders based on positive law is limited to the amount of capital deposited. In accordance to Article 3 (1) of Company law number 40 year 2007, it confirms that company shareholder is not subjected to any personal liability for commitments made on behalf of company and shall not be liable for any loss exceeding ...
openaire   +1 more source

Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung [PDF]

, 2020
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini merupakan langkah perbaikan terhadap pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, karena sebelum ...
Yuliyanto, Yuliyanto
core   +1 more source

Jangkauan Hukum Nasional terhadap Prostitusi Daring [PDF]

, 2019
Prostitusi daring adalah keniscayaan ketika teknologi dan akses internet semakin masif dalam kehidupan masyarakat. Prostitusi apapun bentuknya seringkali menimbulkan keresahan karena dianggap melanggar norma-norma yang berlaku.
Kristiyanto, Eko Noer
core   +1 more source