Results 31 to 40 of about 23,117 (167)
Yurispruden, 2022 Salah satu kendala bagi usaha mikro dan kecil untuk berkembang adalah rendahnya kualitas operasional organisasi. Undang-undang cipta kerja memilih bentuk badan hukum Perseroan Perorangan dalam rangka memberdayakan usaha mikro dan kecil.
Amelia Sri Kusuma Dewi
doaj +1 more source
Nagari Law Review, 2018 Analisis Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Makassar Menjadi Perusahan Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan proses dan akibat hukum perubahab bentuk badan hukum ...
Ririen Tri Amanda +2 more
doaj +1 more source
Mekanisme Penerapan Intervensi Kemanusiaan dalam Hukum Nasional Indonesia
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Intervensi kemanusiaan adalah merupakan tindakan suatu negara dengan menggunakan kekuatan militer, melakukan intervensi kedaulatan negera lain dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negara tersebut. Intervensi
Hilmi Ardani Nasution +1 more
doaj +1 more source
Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI [PDF]
, 2019 Salah satu tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah melaksanaan analisa dan evaluasi hukum, agar peraturan perundang-undangan tetap relevan dengan kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Simatupang, Taufik H.
core +1 more source
Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Pendapatan diperolehan petani selama ini tidak cukup untuk modal menanam kembali, mengakibatkan tidak ada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tahun 2006 yang kemudian diubah dengan UU No.
Henry Donald, Jamilus Jamilus
doaj +1 more source
Peran Notaris, Restrukturisasi, Perusahaan Non Badan Hukum
Jurnal Ilmu Kenotariatan, 2020 Companies are divided into companies with legal status, namely PT and Cooperative, as well as non – legal companies such as UD, CV, Firm, and Maatschap. Managing a company is not easy so that if there is a decline in business prospects, PT can be restructured by the MKAPP in the Company Law, while the restructuring regulations for Non – Legal Entities ...
Dhifa Nadhira Syadzwina, Esti Setyowati
openaire +2 more sources
Status Badan Hukum Perseroan Perorangan Ditinjau dari Hukum Perusahaan Indonesia
Lareh Law Review, 2023 Limited Liability Company (LLC) is a legal entity that was born based on an agreement, this has been in effect since the KUHD era to Law Number 40 of 2007 concerning LLC. This concept then underwent a change after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Cipta Kerja which introduced a new model of LLC, namely an Single Member Limited Liability
Rizky Yonanda +2 more
openaire +2 more sources
Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat [PDF]
, 2018 Keberhasilan penyuluhan hukum langsung yang dilakukan agak sulit diukur dari segi kualitatif, tetapi secara kuantitatif dapat diketahui melalui Indikator-indikator keberhasilan pembudayaan hukum di masyarakat, degradasi budaya hukum yang terjadi di ...
Ernis, Yul
core +1 more source
Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumBerdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4 ...
Sujatmiko Sujatmiko +6 more
doaj +1 more source
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 2019 Berdasarkan Pasal 1ayat (1) danPasal2 NBW yang dimaksudkan dengan badan hukum publik itu adalah Negara, provinsi, kotapraja-kotapraja (kabupaten/kota), The Waterboardsdan lembaga lembaga lainnya yang diberi wewenang dalam bidang legislatif (membuat dan mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan) berdasarkanUndang-UndangDasar Belanda.
openaire +2 more sources