Results 21 to 30 of about 23,117 (167)
Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana
Jurnal Konstruksi Hukum, 2021 Mutual funds are investment instruments regulated in regulation number 23/POJK/04/2016 concerning mutual funds, as a guide for investment managers in protecting the rights of investors. Lack of carefulness of investors in choosing mutual fund products and determining the right and safe investment manager, so that legal protection is needed for mutual ...
I Gede Satyawan Pradnya Wiguna +2 more
openaire +2 more sources
Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan bagi Masyarakat Riau
Jurnal HAM, 2021 Pembakaran hutan untuk perkebunan baru menyebabkan kerusakan lingkungan , termasuk masalah kabut asap yang menimbulkan pencemaran udara di Provinsi Riau.
Penny Naluria Utami +1 more
doaj +1 more source
ASPEK HUKUM PENDIRIAN DAN PENGESAHAN BADAN USAHA NON BADAN HUKUM
SUPREMASI HUKUM, 2021 Errors in the establishment of a business entity create fatal legal problems in the future related to the existence and business entity that has been established, this is due to a lack of understanding of the correct application of legality for an established entity, so to anticipate this problem it is necessary to explain the stages major must go ...
openaire +1 more source
Optimalisasi Good Corporate Governance Penguatan BUMN dalam Perlindungan Keuangan Negara
Mahadi, 2022 Penyalahgunaan keuangan badan usaha milik Negara oleh oknum membuat kerugian Negara dan masyarakat. Sehingga, perlunya penguatan badan usaha milik Negara melalui optimalisasi good corporate governance. Permasalahannya, yakni bagaimana mengoptimalkan good
Aras Firdaus +2 more
doaj +1 more source
KEDUDUKAN BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH [PDF]
Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, 2020 In the study of Islamic economic law the discussion of the contract occupies a very important position. The contract is said to be legally valid when compliance with the terms and conditions for the validity of the sharia agreement. One of the pillars that must be fulfilled is the parties who carry out the contract. In the classical muamalah fiqh study
openaire +1 more source
Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa
Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, 2023 Application of Taxation to Legal Entity Status of Village-Owned Enterprises Purpose: The article explores information and problems in the application of taxation on the legal status of Village-Owned Enterprises. Method: Descriptive qualitative method. Results: The first is BUMDes has been registered with corporate taxpayers and has ...
Putri Nugrahaningsih +3 more
openaire +2 more sources
Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Sejak adanya kebijakan Surat Edaran Kepala BPHN No. PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH), desa/kelurahan binaan (DB) yang ditetapkan menjadi DSH harus memperoleh nilai dengan kesadaran tinggi ...
Oksimana Darmawan, Okky Chahyo Nugroho
doaj +1 more source
Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi serta pemahaman kepada pengurus Yayasan Al Fath mengenai perbedaan kegiatan dan akibat hukum setelah yayasan berstatus badan hukum.
Siswi Wulandari, Rully Noor Oktaviana
doaj +1 more source
Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP
Jurnal HAM, 2020 Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP ...
Marwandianto Marwandianto +1 more
doaj +1 more source
Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021 Polemik hukum terkait pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi seperti pada kasus Baiq Nuril, Budiman Sudjatmiko, Gubernur Riau, Corby dan Grobmann timbul karena regulasi yang mengatur pemberian hak prerogatif Presiden di bidang yudisial ...
Sujatmiko Sujatmiko, Willy Wibowo
doaj +1 more source