Results 1 to 10 of about 1,431 (122)

The impact of local smoke-free policies on smoking behaviour among adults in Indonesia: a quasi-experimental national study. [PDF]

open access: yesAddiction, 2020
Abstract Aims To investigate to what extent the adoption of local smoke‐free policies (SFPs) in Indonesia in 2007–13 was associated with changes in adult smoking behaviour. Design A quasi‐experimental study. Setting Indonesia, 2007 and 2013. Participants A total of 1 052 611 > 25‐year‐old adults.
Septiono W, Kuipers MAG, Ng N, Kunst AE.
europepmc   +2 more sources

Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa

open access: yesGanaya Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2023
The recent development of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) along with their business units must entail separation, which means that the business units of BUMDesa have their own legal entity as separate subjects of law from the main legal entity of BUMDesa.
Sri Budi Purwaningsih   +1 more
exaly   +2 more sources

Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum

open access: yesKertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 2019
Penulisan jurnal ini berlatar belakang terhadap Perseroan Terbatas atau yang disebut PT yang belum berstatus badan hukum. Dari latar belakang tersebut diangkat masalah yaitu, akibat hukum  Terhadap Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum yang pailit dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang pailit dan belum berstatus badan hukum ...
I Made Dedy Priyanto
exaly   +3 more sources

REVITALISASI FUNGSI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

open access: yesKonferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2023
Today, the formation of national laws has received a lot of attention from academics, not in a positive sense. The credibility of the legislature is still a problem in the formation of national law. The 2019 student demonstration is one of the indications that can be shown regarding the formation of national law.
Fifiana Wisnaeni   +1 more
exaly   +2 more sources

TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS BENTUK USAHA BADAN HUKUM DAN BENTUK USAHA NON BADAN HUKUM

open access: yesJurnal Mercatoria, 2017
Bentuk usaha adalah badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan.Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum ...
Yohana Yohana
doaj   +1 more source

TELAAH KRITIS STATUS BADAN HUKUM DAN KONSEP DASAR BADAN USAHA MILIK DESA

open access: yesArena Hukum, 2020
Law No. 6 of 2014 on Villages (Village Law) appears to construct Village-Owned Enterprise or Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) as a new form of business entity within the Indonesian legal sphere. BUM Desa is considered to be different from other variants
Detania Sukarja   +2 more
doaj   +3 more sources

Ius Constituendum Urun Dana untuk Badan Usaha Non-Badan Hukum

open access: yesJurnal Hukum Positum
Permasalahan penelitian ini adalah crowdfunding di Indonesia menghadirkan tantangan hukum terkait regulasi penyelenggara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama bagi entitas non-badan hukum seperti komunitas sosial, maatschap, atau organisasi berbasis kepercayaan.
Muhammad Asrul Maulana   +1 more
exaly   +2 more sources

Tinjauan Yuridis atas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Badan Hukum

open access: yesZaaken: Journal of Civil and Business Law
This study aims to analyze the regulation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as legal entities and their liability for third-party losses within the framework of Indonesian legislation. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches to examine the synchronization of existing regulations.
Lili Naili Hidayah
exaly   +3 more sources

Zero Overstaying: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

open access: yesJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023
Pengeluaran tahanan demi hukum dalam praktiknya masih belum optimal dan menjadi penyebab overstaying tahanan. Selama ini kemurnian kewenangan yang dimiliki kepala rutan dalam mengeluarkan tahanan yang habis masa penahanannya sebagaimana diatur dalam ...
Rizki Bagus Prasetio   +3 more
doaj   +1 more source

Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment

open access: yesJurnal HAM, 2021
Radikalisme yang dilakukan oleh teroris, baik individu maupun kelompok, jika tidak dilakukan penanganan yang serius, dampak negatifnya akan semakin meluas.
Yuliyanto Yuliyanto   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy