Results 41 to 50 of about 1,834 (152)
Jurnal Konstitusi, 2020 The electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked the electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017.
Khairul Fahmi +3 more
doaj +1 more source
THE VALIDITY OF BAWASLU'S LEGAL DECISIONS HANDLING ELECTION VIOLATIONS
UNTAG Law Review, 2022 This study will discuss the validity of the Bawaslu's decision on election violations. Because, according to preliminary findings, with the issuance of Law No. 7 of 2017 the position of Bawaslu is stronger. In this Law, Bawaslu in handling election disputes can not only provide recommendations to the KPU but also provide or make decisions that must be ...
openaire +1 more source
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Politik Uang dalam Pemilihan Calon Legislatif
Alauddin Law Development Journal, 2022 Pokok permasalahan penelitian ini adalah kejahatan politik uang pada penyelenggara pemilu legislatif di Kabupaten Pinrang serta upaya bawaslu dalam meminimalisir kejahatan politik uang pada penyelenggara pemilu di KabupatenPinrang ...
Andi Nada, Syamsuddin Radjab
doaj +1 more source
Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024
, 2023 The holding of elections requires an important role from Bawaslu so that they can improve and maximize the holding of elections. In addition, the role of the Bawaslu can provide certainty for the upholding of sovereignty and voting rights of citizens ...
Ramdani, Dedi
core +1 more source
Muttaqien, 2022 Sesuai amanat regulasi, penyelesaian sengketa proses pilkada dan pemilu diemban oleh lembaga pengawas dan penegak keadilan pemilu yaitu Bawaslu. Peran Bawaslu yang begitu sentral menjadi harapan dalam menjaga keadilan pilkada maupun pemilu.
Ujang Abidin, Dulnasir Dulnasir
doaj
Ampera, 2023 The institutional relationship between the KPU and Bawaslu can be viewed from the relationship of their respective inseparable mandates and authorities as election organizers.
Novta Ria Sari
doaj +1 more source
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP PENGGUNAAN HAK PILIH ORANG LAIN
Audito Comparative Law Journal, 2021 This study aims to determine the implementation of the Kendari City Bawaslu Supervision of Voter Data on the use of voting rights in the 2019 general election and to analyze the enforcement of general election law against the use of other people's voting
La Ode Hermanto +2 more
doaj +1 more source
Efektivitas Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020
, 2023 Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, memproses dugaan pelanggaran, menangani dan menindak pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa terkait proses Pemilu.
Waluyo, Prita Fitria, Rodiyah, Isnaini
core +1 more source
TANTANGAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK 2017
Masalah-Masalah Hukum, 2016 Praktik politik uang (money politic) termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan termasuk di Pilkada serentak 2015. Tindak pidana ini seringkali terjadi tetapi sulit untuk diproses.
Sri Wahyu Ananingsih
doaj +1 more source
As-Siyasi, 2023 The Constitutional Court, in Decision No. 56/PUU-XVII/2019, reviewed Article 7 paragraph (2) letter g of the Local Election Law, setting a five-year cut-off period for prospective regional head candidates who have been sentenced to five years in prison ...
Ahmad Syarifudin, Dini Lionita Septiani
doaj +1 more source