Results 1 to 10 of about 69,569 (137)
EKSISTENSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENGAWASAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pengawasan merupakan tindakan perlu dilakukan supaya menjamin pemerintahan berjalan seperti ketentuan undang-undang dan secara efektif dan efisien. Melalui dilakukannya pengawasan dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara.
null Sisilia +2 more
exaly +4 more sources
Analisis Program Pengawasan Proyek Strategis Nasional oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Audit internal saat ini mengalami pergeseran peran dari yang semula berfokus pada pengendalian dan pelestarian nilai (value preservation) menjadi penciptaan nilai (value creation). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor internal pemerintah Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap program ...
exaly +3 more sources
Pengawasan badan anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaranterhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijalankan dalam kerangkarepresentasi rakyat, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan anggaranDPRD Provinsi Sumatera Utara menjaring aspirasi masyarakat.
exaly +2 more sources
Abstract In Indonesia, the national universal health coverage scheme (Jaminan Kesehatan Nasional [JKN]) has consistently overspent against its budget since it was introduced in 2014. In 2017, a new regulation diverted 37.5% of tobacco tax revenue collected at the district and city level to the central government in order to increase government ...
Abdillah Ahsan +4 more
wiley +1 more source
Robust assessments of forest condition are critical for successful forest management, but many existing techniques are highly technical, time‐consuming, expensive, or require specialist knowledge. Here, we examined the effectiveness of the rapid (<1hr) FIA survey tool by conducting ∼ 1,000 assessments of forest condition at 16 tropical rainforest sites
Andrew J. Suggitt +7 more
wiley +1 more source
Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Muhammad Nur Aflah +3 more
openaire +3 more sources
Revitalisasi Kinerja Badan Pengawasan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa Lingkis
This research is to find out the duties and performance of the BPD towards the Lingkis village government. With this research, it is hoped that the community can know clearly, know what the village supervisory agency is doing in the village scope and what it can do for the village government.
Alex Muhammad Yamin, Muchlis Minako
openaire +1 more source
Integrasi Sistem Pengawasan Kesehatan Jembatan dengan Sistem Pengawasan Lalu Lintas
Sistem pengawasan kesehatan jembatan adalah sistem pengumpulan data waktu-nyata yang terdiri atas komponen, respons, perubahan, dan proses konstruksi struktur jembatan. Tujuan sistem adalah untuk membantu menilai risiko keamanan struktural yang dapat merusak struktur jembatan dengan memanfaatkan Wireless Sensor Network (WSN) dalam pengambilan data ...
Muhammad Satria Wibawa +3 more
openaire +3 more sources
Konsep supervisi pendidikan telah melewati beberapa tahap perkembangan dan kini telah dikonsepsikan dalam pandangan yang lebih demokratis. Di era Teknologi Informasi (TI) sekarang yang telah merevolusi seluruh proses pendidikan, pengawasan menjadi instrumen utama untuk menjamin mutu dan mengembangkan standar pendidikan.
openaire +1 more source
Proses Pengawasan Kebijakan infrastruktur jalan Provinsi Riau dilaksanakan/ oleh pemerintah daerah yaitu Dinas PUPR Provinsi Riau yang bertindak sebagai mitra dari DPRD Provinsi Riau. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bertindak sebagai lembaga pengawas jalannya kebijakan pemerintah daerah tersebut.
null Muhammad Iqbal N +2 more
openaire +1 more source

