Results 31 to 40 of about 455 (121)

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 2015
Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu memberikan solusi demi meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal.
Muchlis DP
doaj   +1 more source

Dinamika Pembuatan Kebijakan Desentralisasi Di Timor-Leste

Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2013
Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap tentang dinamika pembuatan kebijakan desentralisasi di Timor-Leste yang meliputi beberpa aspek, yakni: pertama, isu desentralisasi yang berkembang di Timor-Leste; kedua,  aktor-aktor yang berkepentingan dalam ...
Lucio Borromeo de Araujo, Sarwono Sarwono, Siti Rochmah   +2 more
doaj  

PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA DAN TANTANGAN PENGATURAN YANG DIHADAPI

Mimbar Hukum, 2022
Signifikansi konstitusional pada negara hukum dalam kerangka sistem politik adalah kekuasaan kehakiman. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk tolakan dalam pelaksanaan suatu negara hukum.
Inda Rahadiyan
doaj   +1 more source

Desentralisasi Dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Jurnal Wacana Kinerja, 2020
Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak pemerintah mengeluarkan UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang berisi tentang pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ...
Rina Christina, Muhammad Afif Muttaqin
openaire   +1 more source

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS DALAM KONTEKS DESENTRALISASI DI DAS SADDANG DAN BILAWALANAE, SULAWESI SELATAN

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 2017
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam (termasuk sumber daya alam di wilayah DAS) kepada daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.
C Yudilastiantoro, lwanuddin lwanuddin
doaj   +1 more source

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP OTONOMI DAN DESENTRALISASI

DiH, 2021
The research objective was to determine the existence of Presidential Decree No. 33-2020 in the perspective of the principles of autonomy and decentralization Regional autonomy means regional rights to regulate and manage government affairs decentralized
Rusdianto Sesung, Syofyan Hadi
doaj   +1 more source

Gagasan Dibalik Desentralisasi Pendidikan

EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2017
Gagasan Dibalik Desentralisasi ...
openaire   +2 more sources

Meneropong Kominda dari Perspektif Desentralisasi: Sebuah Diskusi tentang Posisi Intelij en Daerah dalam Logika Desentralisasi

JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016
Tulisan ini berisi diskusi konseptual mengenai posisi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam kerangka desentralisasi di Indonesia. Sebagai instrumen pendukung kerja pemda,Kominda berkontribusi membantu mewujudkan pemerintahan yang kondusif.
Niti Bayu Indrakrista
doaj   +1 more source

PELAKSANAAN DESENTRALISASI BERPERSPEKTIF GENDER

Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial, 2017
Desentralisasi menjadi sebuah asas penyelenggaraan pemerintahan secarauniversal yang diterapkan di setiap negara dengan terori pemerintahan yangdianutnya. Desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan disebabkankarena tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secarasentralisasi, melihat kondisi geografis, kompleksitas masyarakat,
openaire   +2 more sources

Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematik UUD 1945

Jurnal Konstitusi, 2017
Perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 salah satunya bermaksud untuk memperkuat peran dan kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Luthfi Widagdo Eddyono
doaj   +1 more source