Results 1 to 10 of about 762 (99)
Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1974 sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tantangan global, sehingga perlu ditinjau kembali.
Oman Sachroni
doaj +4 more sources
Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II
Pelaksanaan otonomi daerah sudah lama dicita-citakan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974. Tetapi karena berbagai kendala, maka pelaksanaan otonomi tersebut tertunda selama kurang lebih 20 tahun (tahun 1974 sampai dengan tahun 1995).
Abdul Hakim
exaly +9 more sources
Problematika Otonomi Daerah dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah
Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah.
exaly +3 more sources
Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah
Sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NKRI) dikumandangkan, Otonomi Daerah menjadi pilihan sistem utama yang diterapkan dalam perundangan penyelenggaraan administrasi negara. Hanya saja pada tataran implementasi, pilihan sistem itu dihadapkan pada
Wawan Dharma Setiawan
doaj +4 more sources
Politik Belanja Daerah Hadapi Fase Awal Pandemi
Fase awal pandemi COVID-19 menjadi masa kritis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan realisasi belanja daerah. Sejumlah peraturan yang terbit sebagai panduan pelaksanaan realokasi anggaran dan refocusing program nyatanya tidak berjalan dengan efektif ...
Eduardo Ramda
doaj +7 more sources
Catatan Evaluatif Tri Lustrum Otonomi Khusus Aceh
Tri lustrum implementasi otonomi khusus di Aceh membutuhkan evaluasi pada seluruh dimensi otonomi daerah. Catatan evaluasi menjadi penting sebagai pijakan untuk menyusun kerangka kebijakan otonomi khusus pada masa mendatang. Kajian ini hendak menyajikan
Eduardo Edwin Ramda
doaj +1 more source
Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
Pemberian otonomi khusus telah memberikan kewenangan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menjalankan, mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya, pengelolaan kekayaan alam daerah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.
Sarah Hasibuan
doaj +1 more source
The presence of the phenomenon of kinship politics in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections triggers a controversy that revolves around its implementation.
Eduardo Edwin Ramda
doaj +1 more source
Analisis Kebijakan Pemerintahan Terbuka dalam Pelayanan Publik di Kota Denpasar
The public services reform is still become an agenda of Indonesian Government. All this time, City government of Denpasar is one of the local government known by integrating public service delivery using technology (E-Government).
Tities Eka Agustine +1 more
doaj +3 more sources
Otonomi Daerah dan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia
Seiring dengan bertambahnya daerah otonom dan besarnya alokasi anggaran yang disalurkan ke daerah semestinya akan berkorelasi dengan meningkatnya perkembangan pencapaian tujuan dari otonomi daerah.
Joni Dawud
doaj +3 more sources

