Results 1 to 10 of about 762 (99)

Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah

open access: yesJurnal Wacana Kinerja, 2023
Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1974 sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tantangan global, sehingga perlu ditinjau kembali.
Oman Sachroni
doaj   +4 more sources

Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II

open access: yesEconomic Journal of Emerging Markets, 2016
Pelaksanaan otonomi daerah sudah lama dicita-citakan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974. Tetapi karena berbagai kendala, maka pelaksanaan otonomi tersebut tertunda selama kurang lebih 20 tahun (tahun 1974 sampai dengan tahun 1995).
Abdul Hakim
exaly   +9 more sources

Problematika Otonomi Daerah dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah

open access: yesPamulang Law Review, 2023
Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah.
exaly   +3 more sources

Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah

open access: yesJurnal Wacana Kinerja, 2020
Sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NKRI) dikumandangkan, Otonomi Daerah menjadi pilihan sistem utama yang diterapkan dalam perundangan penyelenggaraan administrasi negara. Hanya saja pada tataran implementasi, pilihan sistem itu dihadapkan pada
Wawan Dharma Setiawan
doaj   +4 more sources

Politik Belanja Daerah Hadapi Fase Awal Pandemi

open access: yesBestuurskunde, 2023
Fase awal pandemi COVID-19 menjadi masa kritis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan realisasi belanja daerah. Sejumlah peraturan yang terbit sebagai panduan pelaksanaan realokasi anggaran dan refocusing program nyatanya tidak berjalan dengan efektif ...
Eduardo Ramda
doaj   +7 more sources

Catatan Evaluatif Tri Lustrum Otonomi Khusus Aceh

open access: yesBestuurskunde, 2022
Tri lustrum implementasi otonomi khusus di Aceh membutuhkan evaluasi pada seluruh dimensi otonomi daerah. Catatan evaluasi menjadi penting sebagai pijakan untuk menyusun kerangka kebijakan otonomi khusus pada masa mendatang. Kajian ini hendak menyajikan
Eduardo Edwin Ramda
doaj   +1 more source

Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

open access: yesBestuurskunde, 2022
Pemberian otonomi khusus telah memberikan kewenangan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menjalankan, mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya, pengelolaan kekayaan alam daerah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.
Sarah Hasibuan
doaj   +1 more source

The Problems of Kinship Politics and the Challenges of Achieving the Ultimate Goal of Regional Autonomy

open access: yesBestuurskunde, 2021
The presence of the phenomenon of kinship politics in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections triggers a controversy that revolves around its implementation.
Eduardo Edwin Ramda
doaj   +1 more source

Analisis Kebijakan Pemerintahan Terbuka dalam Pelayanan Publik di Kota Denpasar

open access: yesJurnal Wacana Kinerja, 2018
The public services reform is still become an agenda of Indonesian Government. All this time, City government of Denpasar is one of the local government known by integrating public service delivery using technology (E-Government).
Tities Eka Agustine   +1 more
doaj   +3 more sources

Otonomi Daerah dan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia

open access: yesJurnal Wacana Kinerja, 2023
Seiring dengan bertambahnya daerah otonom dan besarnya alokasi anggaran yang disalurkan ke daerah semestinya akan berkorelasi dengan meningkatnya perkembangan pencapaian tujuan dari otonomi daerah.
Joni Dawud
doaj   +3 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy