Results 1 to 10 of about 431,332 (156)
Some of the next articles are maybe not open access.
Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II
Economic Journal of Emerging Markets, 2016 Pelaksanaan otonomi daerah sudah lama dicita-citakan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974. Tetapi karena berbagai kendala, maka pelaksanaan otonomi tersebut tertunda selama kurang lebih 20 tahun (tahun 1974 sampai dengan tahun 1995).
Abdul Hakim
exaly +9 more sources
Problematika Otonomi Daerah dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah [PDF]
Pamulang Law Review, 2023 Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah.
Jamal, Fikri
openaire +3 more sources
Politik Belanja Daerah Hadapi Fase Awal Pandemi
Bestuurskunde, 2023 Fase awal pandemi COVID-19 menjadi masa kritis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan realisasi belanja daerah. Sejumlah peraturan yang terbit sebagai panduan pelaksanaan realokasi anggaran dan refocusing program nyatanya tidak berjalan dengan efektif ...
Eduardo Ramda
doaj +7 more sources
ASPEK EKONOMI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 2010 Kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi adanya suatu political will untuk melakukan penyebaran kekuasaan (dispersed of power) yang merupakan tuntutan global, dimana peranan public semakin dominan dalam proses pengambilan keputusan.
imamudin yuliadi
doaj +1 more source
Catatan Evaluatif Tri Lustrum Otonomi Khusus Aceh
Bestuurskunde, 2022 Tri lustrum implementasi otonomi khusus di Aceh membutuhkan evaluasi pada seluruh dimensi otonomi daerah. Catatan evaluasi menjadi penting sebagai pijakan untuk menyusun kerangka kebijakan otonomi khusus pada masa mendatang. Kajian ini hendak menyajikan
Eduardo Edwin Ramda
doaj +1 more source
Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
Bestuurskunde, 2022 Pemberian otonomi khusus telah memberikan kewenangan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menjalankan, mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya, pengelolaan kekayaan alam daerah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.
Sarah Hasibuan
doaj +1 more source