Results 11 to 20 of about 431,332 (156)

The Problems of Kinship Politics and the Challenges of Achieving the Ultimate Goal of Regional Autonomy

open access: yesBestuurskunde, 2021
The presence of the phenomenon of kinship politics in the 2020 Simultaneous Regional Head Elections triggers a controversy that revolves around its implementation.
Eduardo Edwin Ramda
doaj   +1 more source

Analisis Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah Dan Penerapan Asas Otonomi Daerah

open access: yesJurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 2023
This study evaluates the Regional Autonomy laws 32 of 2004 and 23 of 2014 in light of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. Where the power of autonomy to manage their own households is granted to the partition of these territories. This study is normative in character and is a legal normative study.
Hafidz Ma'ruf Imam   +3 more
openaire   +1 more source

Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
The development of democracy in Indonesia is running very rapidly after the 1945 amendment. One of the developments within the frame of politics characterized by constitutional formula that provides a basic framework state that sovereignty belongs to ...
Ria Casmi Arrsa
doaj   +1 more source

Desentralisasi fiskal sebagai alternatif menggali sumber dana pembangunan dan mewujudkan otonomi daerah

open access: yesEconomic Journal of Emerging Markets, 2016
Tanggal 25 April 1995, sejarah mencatat dimulainya pencanangan proyek uji coba otonomi daerah oleh Presiden Soeharto dengan nama program pemantapan Daerah Percontohan Otonomi untuk 26 Dati II.
Mudrajad Kuncoro
doaj   +7 more sources

OTONOMI DAERAH DAN KORUPSI

open access: yesJournal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 2021
The regional autonomy policies generally appear because of bad implementation from government machine. It does not go from local society and small society needs. The regional disatisfaction to the government also is encouraged by massively exploitation of natural resources that occure in regoins that have many natural resources, but there is not ...
openaire   +2 more sources

Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah

open access: yesCAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review, 2023
Regional autonomy as the government's choice in the administration of regional government to assist efficient and effective regional governments in managing governance. The desantralization pattern distributes authority to the regions within territorial limits. The fundamental organization enables the governing policies of a system.
Sieska Afriana Sintasari, Winanda Kusuma
openaire   +1 more source

DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA [PDF]

open access: yesLaw Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 2019
Fiscal decentralization cannot be separated from the implementation of regional autonomy to regulate regional finance according to their respective potential.
Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso
doaj   +1 more source

Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia

open access: yesKhazanah Hukum, 2020
Studi ini mencoba untuk mengkaji politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris di Indonesia.. Sumber yang diulas berdasarkan juskonstitun yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah berbentuk UU terhadap daerah-daerah ...
Ardika Nurfurqon
doaj   +1 more source

PENELITIAN TENTANG APAKAH PENERAPAN OTONOMI DAERAH KHUSUSNYA ALOKASI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (PKPD) DAN NON-PKPD SELAMA TAHUN 2001 TELAH MEMBERIKAN DAMPAK KEPADA PENGENDALIAN MONETER ?

open access: yesBuletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2003
Paper ini akan mencoba membahas dampak penerapan otonomi daerah, khususnya dampak alokasi atau penyaluran dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap pengendalian moneter selama periode pertama (tahun pertama) penerapan otonomi daerah.
Rifki Ismal
doaj   +1 more source

Peningkatan Peran Strategis Litbang dalam Pemantapan Otonomi Daerah di Propinsi Papua

open access: yesJurnal Bina Praja, 2009
Dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di mana daerah memiliki kewenangan ...
Agus Hartopo
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy