Results 11 to 20 of about 277,147 (188)
Ketimpangan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah
The persistent development inequality in Indonesia, characterized by its archipelagic nature with approximately 17,000 islands, is a critical issue. The vast territory poses significant challenges, particularly for the outermost or remote areas that often lag in development.
M. Habibi
openaire +2 more sources
OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI
<h1 align="center">ABSTRAK</h1><p><strong> </strong>Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan terutama pada penyelenggaraan Pemerintaah Daerah.
pembangunan jangka panjang
openaire +2 more sources
ASPEK EKONOMI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi adanya suatu political will untuk melakukan penyebaran kekuasaan (dispersed of power) yang merupakan tuntutan global, dimana peranan public semakin dominan dalam proses pengambilan keputusan.
imamudin yuliadi
doaj +1 more source
Otonomi memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan ...
Muhamad Nur Afandi, Ropen Sianipar
doaj +3 more sources
Desentralisasi Dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak pemerintah mengeluarkan UU No. 22 dan UU No.
Rina Christina, Muhammad Afif Muttaqin
doaj +3 more sources
Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalamterminologi lain, yuridis-normatif. Ini adalah metodedengan pendekatan hukum untuk mengetahui norma-norma das sollen, dan implementasinya di das sein di masyarakat.
Yola Oktavia +3 more
semanticscholar +1 more source
Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia
Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi ...
Kartika Shara Ningsih +2 more
semanticscholar +1 more source
Analisis Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah Dan Penerapan Asas Otonomi Daerah
This study evaluates the Regional Autonomy laws 32 of 2004 and 23 of 2014 in light of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. Where the power of autonomy to manage their own households is granted to the partition of these territories. This study is normative in character and is a legal normative study.
Hafidz Ma'ruf Imam +3 more
openaire +1 more source
Reinvensi Fungsi Kepemimpinan Dalam Manajemen Pemerintahan Daerah
Semangat otonomi daerah yang diusung oleh UU No.33/1999 memberikan kewenangan yang cukup besar pada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setemapt dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Nugraha Lili Nujiana
doaj +3 more sources

