Results 31 to 40 of about 636 (112)

Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah

open access: yesWajah Hukum, 2018
Supervision is a part of the overall authority of the government, because at the last level the Central Government must be responsible for the whole administration, justifying the holding of supervision of all regional actions, because the integrity of the Unitary State must be maintained.
openaire   +2 more sources

Analisis Kebijakan Pemerintahan Terbuka dalam Pelayanan Publik di Kota Denpasar

open access: yesJurnal Wacana Kinerja, 2018
The public services reform is still become an agenda of Indonesian Government. All this time, City government of Denpasar is one of the local government known by integrating public service delivery using technology (E-Government).
Tities Eka Agustine   +1 more
doaj  

KONTROVERSI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

open access: yesADIL: Jurnal Hukum, 2015
AbstractRegional Autonomy has been one of the feasible models for the Government to accelerate its development programs to achieve social welfare as it equally distributes shares of workload of the Central Government, correspondingly passing them to local governments and continuously to the smallest authorities.
openaire   +2 more sources

KUALIFIKASI PERBUATAN YANG DILARANG DALAM PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

open access: yesDiH, 2012
Abstrak Era reformasi membawa perubahan paradigma dari pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang desentralisasi. Pergeseran paradigma ini menyebabkan perencanaan pembangunan yang dulunya bersifat top down menjadi buttom up.
Michael Koesoema
doaj   +1 more source

Otonomi Daerah dan Korupsi

open access: yesJurnal Desentralisasi, 2012
Arise among scholars about whether the pros and cons of fiscal decentralization to reduce corruption or whether it exacerbates corruption. Facts in Indonesia show that the fiscal decentralization or regional autonomy would exacerbate corruption because there is no public control, there is no state institution that is able to effectively control the ...
openaire   +1 more source

PENERAPAN BALANCED SCORECARD UNTUK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

open access: yesJurnal Bina Praja, 2015
Balance Scorecard dapat menuntun manajemen dan anggota organisasi dalam menterjemahkan visi, misi serta strategi organisasi ke dalam tindakan yang nyata.
Teguh Narutomo
doaj   +1 more source

Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai

open access: yesJurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan, 2022
Otonomi Daerah adalah Pemberian wewenang kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya, demi tercapai kesejahteraan masyarakatnya, dengan Indikator : meningkatnya Tingkat Kesehatan, Pendapatan dan Mutu Pendidikan masyarakatnya, sesuai dengan Teori ...
Nurmayana Siregar
doaj   +1 more source

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH

open access: yesJurnal Hukum Mimbar Justitia, 2020
Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government expressly wants that in this era of centralized regional government system towards decentralization, regional government and the community as well as all stakeholder components. The government must be able to direct various policies in the form of a framework for the implementation of regional ...
openaire   +3 more sources

OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI

open access: yesPublic Service and Governance Journal, 2022
<h1 align="center">ABSTRAK</h1><p><strong> </strong>Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan terutama pada penyelenggaraan Pemerintaah Daerah.
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy