Results 51 to 60 of about 99,559 (150)
PENERAPAN BALANCED SCORECARD UNTUK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jurnal Bina Praja, 2015 Balance Scorecard dapat menuntun manajemen dan anggota organisasi dalam menterjemahkan visi, misi serta strategi organisasi ke dalam tindakan yang nyata.
Teguh Narutomo
doaj +1 more source
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016 Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Pemerintah Daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan ...
openaire +3 more sources
Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020 Pengelolaan otonomi daerah tidak terlepas dari sumber pembiayaan untuk pendapatan daerah berupa pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan pungutannya kepada daerah dan pajak daerah sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah otonomi daerah.
openaire +1 more source
, 2001 Tuntutan Reformasi akan OTONOMI DAERAH telah dipenuhi Pemerintah dan DPR dengan dikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Seda, F. (Frans)
core
History and Implication of Decentralization Policy in Indonesia
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 Makalah ini memaparkan perkembangan otonomi daerah dari perspektif kesejarahan, sejak jaman penjajahan Belanda hingga masa reformasi yang ditandai laihirnya paket UU Otonomi Daerah tahun 1999.
Tri Widodo W Utomo
doaj +1 more source
Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Masalah dan Prospek [PDF]
, 2005 Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa Perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan. Di era otonomi daerah, Pemda bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang di luar pendidikan tinggi (SD, SLTP, SLTA).
Priyono, E. (Edy)
core
KUALIFIKASI PERBUATAN YANG DILARANG DALAM PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
DiH, 2012 Abstrak Era reformasi membawa perubahan paradigma dari pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang desentralisasi. Pergeseran paradigma ini menyebabkan perencanaan pembangunan yang dulunya bersifat top down menjadi buttom up.
Michael Koesoema
doaj +1 more source
Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Dalam Mendukung Otonomi Daerah Kabupaten Klaten [PDF]
, 2013 Di era otonomi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena dalam otonomi pemerintah daerah harus membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sendiri.
, Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si +1 more
core
Jurnal Desentralisasi, 2012 Arise among scholars about whether the pros and cons of fiscal decentralization to reduce corruption or whether it exacerbates corruption. Facts in Indonesia show that the fiscal decentralization or regional autonomy would exacerbate corruption because there is no public control, there is no state institution that is able to effectively control the ...
openaire +1 more source