Results 51 to 60 of about 636 (112)

Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah

al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2013
Abstract: The authority in making the Regional Regulation (Perda) is a tangible manifestation of the application of the widely autonomy owned by a certain region. As a country that adheres to the principle of legality in each preparation and formation of legislation, the definition of regional authority in the preparation and establishment of local ...
openaire   +2 more sources

Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah

Jurnal Sosial Teknologi, 2021
Latar belakang: Sengketa antara privat dengan publik memerlukan intervensi pemerintah. Penetapan kebijakan untuk publik dalam rangka meredakan ketegangan publik-privat, melindungi eksistensi masing-masing, serta menghindari kekacauan antara keduanya semakin menguatkan kedudukan maupun fungsi kebijakan publik. Tujuan penelitian: Untuk kemandirian daerah
openaire   +2 more sources

Does diversity matter for development? New evidence of ethnic diversity's mediation between internal migration and economic growth across Indonesia's regions. [PDF]

J Popul Res (Canberra), 2023
Ananta A, Arifin EN, Purbowati A, Carnegie PJ.   +3 more
europepmc   +1 more source

Paradoxes of indigeneity: identity, the state, and the economy in Indonesia. [PDF]

Dialect Anthropol, 2021
Duile T.
europepmc   +1 more source

Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah

Journal of Governance Innovation, 2019
Abstrak Otonomi daerah adalah suatu bentuk demokrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri dengan berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku. Implementasi otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
openaire   +2 more sources

Menuju Otonomi Daerah Adil dan Sejahtera: Revisi Model Otonomi Daerah Menuju Desentralisasi Asimetris

Jurnal Desentralisasi, 2012
Since 1999, Indonesia, after more than 13 years of implementing decentralization political, administrative, and fiscal—programs are still struggling to reach its ultimate goals, which is to bring justice and welfare of the local people. The current implementation of the symmetrical decentralized model contains a variety of weaknesses, unable to ...
Ratri Istania, Dedi Junaedi
openaire   +1 more source

Flypaper effect assessment methods in the expansion of regional autonomy. [PDF]

MethodsX, 2021
Tanjung AH, Salam S, Rusdi JF, Ermawati Y, Novianty I, Hendaris RB, Apriliawati Y.   +6 more
europepmc   +1 more source

ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH

Jurnal Hukum Volkgeist, 2019
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat.
Laode Haniru
doaj   +1 more source

Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah

JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 2013
Artikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kajian ini menarik untuk diangkat, karena beberapa permasalahan berikut: (1) kompleksitas desentralisasi dalam
Sri Sugiharta, Tree Setiawan Pamungkas
doaj   +1 more source

Semangat Otonomi dan Kebutuhan Daerah: Kajian terhadap Penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 2009

Kanun, 2010
: This article aim is to describe any considerations that form the background done amendment toward the act Number 22 of 1999 and explains regarding the development current authonomy concept and its relation to the dynamic of regional people needs ...
Kurniawan Kurniawan
doaj   +1 more source