Results 71 to 80 of about 431,332 (156)
KEBIJAKAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH
Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2019 Social Policy and Regional Autonomy. The policy of decentralization and the practice of regional autonomy in Indonesia is a tool in the realization of the ideals of justice, democracy and the welfare of the people. This study aims to discuss social policy and regional autonomy in accordance with the author’s understanding of the various sources ...
openaire +2 more sources
Otonomi Daerah dan Keindonesiaan
JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2002 Hyper-centralisation which has been systematically institutionalized during Suharto's rule has been responded with various kind of discontent masked with abandonment of a concept of Indonesia as a unitary state. While the author highly supportive to decentralization policy, there are some dangers to encounter. This article shows the dangers.
openaire +2 more sources
RechtIdee, 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 telah menghapuskan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Daerah.
Riza Novandra
doaj +1 more source
, 2014 Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola bersama sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru ...
ANALISIS KINERJA KABUPATEN SIDOARJO DAN TINJAUAN DARI KESENJANGAN DAN LAJU PERTUMBUHAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
core
Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 2006 The role of local government in exploring local resource will determine success story of the local government. This study conclude that local government has a high dependence on central government especially in financing routine expenditure of the ...
lilies setiartiti
doaj
Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah
Jurnal Wacana Kinerja, 2023 Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1974 sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tantangan global, sehingga perlu ditinjau kembali. Dalam kaitan ini, beberapa pilihan bentuk otonomi sebagai alternatif pengganti bentuk otonomi sebelumnya adalah: otonomi daerah satu tingkat pada Kabupaten/Kota, otonomi daerah satu ...
openaire +1 more source
PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
Unes Journal of Swara Justisia, 2019 Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah.
Andi Desmon
doaj
Transformasi Kompetensi Birokrasi Otonomi Daerah
Jurnal Wacana Kinerja, 2023 Perilaku birokrasi kita yang selama ini cenderung tidak efesien, boros dan minta dilayani dan sejumlah citra jelek lainnya, mempunyai hubungan yang kuat dengan perilaku individu dan masyarakat kita sendiri. Atau dalam bahasa lain perilaku birokrasi adalah cerminan dari perilaku masyarakat sekitarnya.
openaire +1 more source
, 2002 Pada bulan-bulan terakhir ini pembahasan tentang otonomi daerah semakin instensif baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini disebabkan otonomi daerah bukan saja menyimpan harapan baru namun lebih dari itu, otonomi juga menyimpan konsekwensi ...
A, D, U, Y, I
core
PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
, 2002 Seiring dengan laju reformasi dan semakin kompleknya tuntutan-tuntutan maka penyelenggara pemerintahan di daerah perlu di telaah kembali, sebab selama ini penyelenggaraan pemerintah cenderung sentralistik, pada hal pelaksanaan otonomi daerah seharusnya ...
Krisnamurti, Andi
core