Results 61 to 70 of about 277,147 (188)

Otonomi Dan Keuangan Daerah

Buku ini membahas konsep dasar sektor publik serta peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Buku ini menjelaskan bagaimana sektor publik berfungsi dalam menyediakan layanan dasar, mengelola sumber daya publik, serta menjaga kesejahteraan sosial melalui kebijakan pemerintah.
Fanny, Nailufar, Reza, Juanda, Wahyuddin, Albra, Jariah, Abubakar   +3 more
openaire   +3 more sources

Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhah Kesejahtraan Dan Peningkatan

Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022
Otonomi daerah dalam Peraturan Perundang-undangan dari segi penyelenggaraan  pemerintahan nya tidak terlepas dengan proses penerapan Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan (Medebewind). Undang-Undang dasar 1945 pasal 18, 18 A dan B,
Dewi Hasniati Buton, R.Siti Mardiati Narjilah, Erik   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Desentralisasi fiskal sebagai alternatif menggali sumber dana pembangunan dan mewujudkan otonomi daerah

Economic Journal of Emerging Markets, 2016
Tanggal 25 April 1995, sejarah mencatat dimulainya pencanangan proyek uji coba otonomi daerah oleh Presiden Soeharto dengan nama program pemantapan Daerah Percontohan Otonomi untuk 26 Dati II.
Mudrajad Kuncoro
doaj   +7 more sources

Otonomi Daerah dan Korupsi

Jurnal Desentralisasi, 2012
Arise among scholars about whether the pros and cons of fiscal decentralization to reduce corruption or whether it exacerbates corruption. Facts in Indonesia show that the fiscal decentralization or regional autonomy would exacerbate corruption because there is no public control, there is no state institution that is able to effectively control the ...
openaire   +1 more source

Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review

Ekonomis: Journal of Economics and Business
This article aims to conduct a literature review regarding the relationship between regional autonomy and economic growth in Indonesia. Through searching the literature from several sources, this article finds that there is debate about whether regional ...
Awal Nopriyanto Bahasoan, Anas Iswanto Anwar, Meldilianus Nabas J Lekas, Rahmat Asryad   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah

Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 2022
Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan problematika penerapan Izin Usaha Pertambangan pada Otonomi Daerah dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang ditimbulkan terhadap Izin Usaha Pertambangan.
Nizhaf Roazi Jamil
semanticscholar   +1 more source

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Unit Pelayanan Kesehatan di Kota Pariaman

Jurnal Bina Praja, 2015
Abstrak Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan desentralisasi. Aparatur yang acuh tak acuh dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan waktu pelayanan yang tidak jelas menjadi bagian dari permasalahan pemberian ...
Imam Radianto Anwar Setia Putra
doaj   +1 more source

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2020
Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government expressly wants that in this era of centralized regional government system towards decentralization, regional government and the community as well as all stakeholder components. The government must be able to direct various policies in the form of a framework for the implementation of regional ...
openaire   +3 more sources

Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum dan Demokrasi (HD)
In the Indonesian government system, the DPD is a representation of the people, a state institution that is constitutionally given the authority and task of representing regional interests at the national level. The DPD not only proposes policies related
Hadi Wuryandanu, Zaenal Arifin
semanticscholar   +1 more source

Otonomi dan Pembangunan Daerah

Unisia, 2004
-
openaire   +3 more sources