Results 61 to 70 of about 636 (112)

KEBIJAKAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH

Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2019
Social Policy and Regional Autonomy. The policy of decentralization and the practice of regional autonomy in Indonesia is a tool in the realization of the ideals of justice, democracy and the welfare of the people. This study aims to discuss social policy     and regional autonomy in accordance with the author’s understanding of the various sources ...
openaire   +2 more sources

Otonomi Daerah dan Keindonesiaan

JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2002
Hyper-centralisation which has been systematically institutionalized during Suharto's rule has been responded with various kind of discontent masked with abandonment of a concept of Indonesia as a unitary state. While the author highly supportive to decentralization policy, there are some dangers to encounter. This article shows the dangers.
openaire   +2 more sources

PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016

RechtIdee, 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 telah menghapuskan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Daerah.
Riza Novandra
doaj   +1 more source

OTONOMI DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

CAKRAWALA, 2009
Kebijakan otonomi daerah sebagai wujud reformasi telah berjalan satu dekde. Namun kebijakan ini belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya kesejahteraan masyarakat tak lepas dari kinerja keuangan pemerintahan daerah. Karena itu, Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu memperbaiki dan menata
openaire   +2 more sources

PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah.
Andi Desmon
doaj  

Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah

Jurnal Wacana Kinerja, 2023
Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1974 sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tantangan global, sehingga perlu ditinjau kembali. Dalam kaitan ini, beberapa pilihan bentuk otonomi sebagai alternatif pengganti bentuk otonomi sebelumnya adalah: otonomi daerah satu tingkat pada Kabupaten/Kota, otonomi daerah satu ...
openaire   +1 more source

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi di Kabupaten Bantul Yogyakarta)

Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 2006
The role of local government in exploring local resource will determine success story of the local government. This study conclude that local government has a high dependence on central government especially in financing routine expenditure of the ...
lilies setiartiti
doaj  

Transformasi Kompetensi Birokrasi Otonomi Daerah

Jurnal Wacana Kinerja, 2023
Perilaku birokrasi kita yang selama ini cenderung tidak efesien, boros dan minta dilayani dan sejumlah citra jelek lainnya, mempunyai hubungan yang kuat dengan perilaku individu dan masyarakat kita sendiri. Atau dalam bahasa lain perilaku birokrasi adalah cerminan dari perilaku masyarakat sekitarnya.
openaire   +1 more source

Otonomi Daerah Setelah Dua Tahun

Unisia, 2002
-
openaire   +3 more sources

Ketimpangan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah

Multiverse: Open Multidisciplinary Journal
The persistent development inequality in Indonesia, characterized by its archipelagic nature with approximately 17,000 islands, is a critical issue. The vast territory poses significant challenges, particularly for the outermost or remote areas that often lag in development.
openaire   +1 more source