Jurnal Desentralisasi, 2012 Since 1999, Indonesia, after more than 13 years of implementing decentralization political, administrative, and fiscal—programs are still struggling to reach its ultimate goals, which is to bring justice and welfare of the local people. The current implementation of the symmetrical decentralized model contains a variety of weaknesses, unable to ...
Ratri Istania, Dedi Junaedi
openaire +1 more source
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN BREBES SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH (TAHUN 1993-2004) [PDF]
, 2007 Penelitian ini mengambil tema tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Brebes Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah (Tahun 1993.1 – 2004.4)”.
RISGIANTO, RISGIANTO
core
The Sharia Legislation in Tasikmalaya [PDF]
, 2008 Bersamaan dengan hadirnya demokasi di Indonesia lewat Reformasi pada tahun 1998, praktek penyelenggaraan Negara berlangsung secara dinamis. Salah satu kedinamisannya adalah otonomi daerah yang implementasinya telah memicu interpretasi yang luas ...
Zubaidy, A. (Anang)
core
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerntah Pusat dan Daerah merupakan bekal dalam rangka menyongsong pemberlakuan otonomi daerah pada bulan Januari tahun 2001.
openaire +1 more source
OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI
Public Service and Governance Journal, 2022 <h1 align="center">ABSTRAK</h1><p><strong> </strong>Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan terutama pada penyelenggaraan Pemerintaah Daerah.
openaire +1 more source
Dialog Sebagai Suatu Cara Penggunaan Teori Complexity dalam Pemerintah Kabuapaten/Kota
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 Dua undang-undang (UU) baru tentang otonomi daerah, yaitu UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, dan UUNo. 25/1999 tentang Perimabangan Keuangan Pusat dan Daerah, dipastikan akan melahirkan perubahan yang cukup drastis pada organisasi-organisasi di ...
Endang Wirjatmi Tri Lestari
doaj +1 more source
Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance di Indonesia [PDF]
, 2008 Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam kaitannya dengan implementasi good governance di Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan ...
Irwan, A. L. (Andi)
core
Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
Jurnal Konstitusi, 2016 The position of Regional Representative Council in the context of the implementation of the legislative function has an important role in order to create the principle of checks and balances between state institutions which include the House of ...
Ria Casmi Arrsa
doaj +1 more source
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH [PDF]
, 2016 ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus terhadap belanja bantuan sosial secara simultan dan parsial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
ZAINAL MUTTAQIN
core
ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH [PDF]
, 2010 Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendorong peran masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dengan ...
PUSPITASARI, PUSPITASARI
core