Results 41 to 50 of about 99,559 (150)
Kebijakan Politik Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [PDF]
, 2014 Penelitian ini berjudul, kebijakan politik otonomi daerah berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan sistem otonomi sebagai tatanan yang membagi wewenang, tugas dan tanggung ...
SUTRISNO, A. (AHMAD)
core
Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum, 2022 Abstract- In Indonesia, the state has a state basis, namely Pancasila, Pancasila is also a source of law and basic norms for organizing government administration. Pancasila can also be interpreted as the ideals of the Indonesian nation. In realizing regional autonomy in the government administration system, basic norms are needed to achieve it.
Taufiq Yuli Purnama +3 more
openaire +1 more source
Pengaruh Sensitivity To Market Risk, Kualitas Aset, dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan (pada BPD di Indonesia Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah) [PDF]
, 2010 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sensitivity to sarket risk,kualitas aset, dan likuiditas terhadap kinerja keuangan pada Bank PembangunanDaerah (BPD) di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian explanatory,dengan unit ...
HASAN, A. (AMIR)
core
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB)
Sosiohumaniora, 2014 Riset ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan daerah khususnya dalam hal pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang ternyata belum sesuai dengan tujuan awal dibentuknya DOB yaitu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akselerasi pembangunan, serta, meningkatkan kulitas layanan publik.
openaire +1 more source
KONTROVERSI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
ADIL: Jurnal Hukum, 2015 AbstractRegional Autonomy has been one of the feasible models for the Government to accelerate its development programs to achieve social welfare as it equally distributes shares of workload of the Central Government, correspondingly passing them to local governments and continuously to the smallest authorities.
openaire +2 more sources
Pelayanan Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah [PDF]
, 2016 Kajian ini menganalisis terhadap problematika dalam pelayanan public dalam kerangka otonomi daerah.Perkembangan otonomi daerah memiliki disain yang berbeda-beda dalam dekade kepemimpinan pemerintahan,mulai dari orde lama, orde baru dan reformasi ...
Kabir, K. (Kabir)
core
Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Wajah Hukum, 2018 Supervision is a part of the overall authority of the government, because at the last level the Central Government must be responsible for the whole administration, justifying the holding of supervision of all regional actions, because the integrity of the Unitary State must be maintained.
openaire +2 more sources
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH
Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2020 Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government expressly wants that in this era of centralized regional government system towards decentralization, regional government and the community as well as all stakeholder components. The government must be able to direct various policies in the form of a framework for the implementation of regional ...
openaire +3 more sources
PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN KLATEN [PDF]
, 2010 1 januari tahun 2001 merupakan awal diberlakukannya kebijakan Otonomi daerah, pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.
SETYOWATI, NUNIK
core
Otonomi Perguruan Tinggi Hubunganya dengan Otonomi Daerah
Jurnal MANAJERIAL, 2009 Otonomi Perguruan Tinggi Hubunganya dengan Otonomi ...
openaire +2 more sources