Results 41 to 50 of about 636 (112)

Implementasi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Jurnal Bina Praja, 2009
Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataan yang dihadapi belum berfungsi secara efektif dan efisien.
Hasoloan Nadeak
doaj   +1 more source

Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah

Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020
Pengelolaan otonomi daerah tidak terlepas dari sumber pembiayaan untuk pendapatan daerah berupa pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan pungutannya kepada daerah dan pajak daerah sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah otonomi daerah.
openaire   +1 more source

Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah

MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 2023
Perencanaan pendidikan adalah suatu “prinsip awal” atau “pandangan” untuk melaksanakan pendidikan, yang mencakup langkah-langkah tindakan yang sistematis (misalnya Pendekatan perencanaan pendidikan adalah suatu kerangka untuk memulai atau mengatur penyelenggaraan pendidikan dengan langkah-langkah tindakan yang sistematis untuk mencapai tujuan ...
openaire   +1 more source

Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

Jurnal Konstitusi, 2016
The position of Regional Representative Council in the context of the implementation of the legislative function has an important role in order to create the principle of checks and balances between state institutions which include the House of ...
Ria Casmi Arrsa
doaj   +1 more source

Otonomi Daerah 2001

Jurnal Wacana Kinerja, 2020
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerntah Pusat dan Daerah merupakan bekal dalam rangka menyongsong pemberlakuan otonomi daerah pada bulan Januari tahun 2001.
openaire   +1 more source

KONTESTASI OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRASI DI DAERAH

Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 2014
Demokrasi selalu menjadi isu kajian yang menarik dalam bidang politik. Demokrasi seperti sudah menjadi konsepkunci dan utama jika berbicara mengenai praktik dan budaya politik. Selain itu, demokrasi dianggap sebagai salah satulandasan penting bagi lahirnya banyak konsep-konsep lain dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya termasuk dalamprospek ...
openaire   +1 more source

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016
Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Pemerintah Daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan ...
openaire   +3 more sources

Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah

Kanun, 2018
Penelitian ini ingin menjawab keberadaan hukum pertanahan setelah otonomi daerah. Pemberian otonomi pada pemerintah daerah dan pemerintahan kabupaten/kota setelah reformasi merupakan upaya untuk memberi pelayanan secara cepat dan tepat pada masyarakat ...
Ria Fitri
doaj   +1 more source

Otonomi Dan Keuangan Daerah

Buku ini membahas konsep dasar sektor publik serta peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Buku ini menjelaskan bagaimana sektor publik berfungsi dalam menyediakan layanan dasar, mengelola sumber daya publik, serta menjaga kesejahteraan sosial melalui kebijakan pemerintah.
Fanny, Nailufar, Reza, Juanda, Wahyuddin, Albra, Jariah, Abubakar   +3 more
openaire   +1 more source

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2017
Regulations in the area of regional autonomy is as a policy instrument in the regional administration of the widest. The formation of local regulations in accordance with the public interest its implementation should be based on the principles of local autonomy and substance of local regulations must not conflict with the public interest and the law is
openaire   +2 more sources