Results 41 to 50 of about 431,332 (156)
Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan, 2022 Otonomi Daerah adalah Pemberian wewenang kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya, demi tercapai kesejahteraan masyarakatnya, dengan Indikator : meningkatnya Tingkat Kesehatan, Pendapatan dan Mutu Pendidikan masyarakatnya, sesuai dengan Teori ...
Nurmayana Siregar
doaj +1 more source
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH
Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2020 Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government expressly wants that in this era of centralized regional government system towards decentralization, regional government and the community as well as all stakeholder components. The government must be able to direct various policies in the form of a framework for the implementation of regional ...
openaire +3 more sources
OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI
Public Service and Governance Journal, 2022 <h1 align="center">ABSTRAK</h1><p><strong> </strong>Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan terutama pada penyelenggaraan Pemerintaah Daerah.
openaire +1 more source
MENGAKSELERASI KINERJA OTONOMI DAERAH [PDF]
, 2023 Kebijakan desentralisasi di Indonesia melahirkan otonomi daerah. Sejak bergulir UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2001 telah banyak menelorkan berbagai kemajuan di beberapa daerah.
Akadun
core +1 more source
Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 2023 Perencanaan pendidikan adalah suatu “prinsip awal†atau “pandangan†untuk melaksanakan pendidikan, yang mencakup langkah-langkah tindakan yang sistematis (misalnya Pendekatan perencanaan pendidikan adalah suatu kerangka untuk memulai atau mengatur penyelenggaraan pendidikan dengan langkah-langkah tindakan yang sistematis untuk mencapai tujuan ...
openaire +1 more source
Jurnal Desentralisasi, 2012 Arise among scholars about whether the pros and cons of fiscal decentralization to reduce corruption or whether it exacerbates corruption. Facts in Indonesia show that the fiscal decentralization or regional autonomy would exacerbate corruption because there is no public control, there is no state institution that is able to effectively control the ...
openaire +1 more source
Implementasi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Jurnal Bina Praja, 2009 Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataan yang dihadapi belum berfungsi secara efektif dan efisien.
Hasoloan Nadeak
doaj +1 more source
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016 Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Pemerintah Daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan ...
openaire +3 more sources
Konstruksi Yuridis Politik Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
Jurnal Konstitusi, 2016 The position of Regional Representative Council in the context of the implementation of the legislative function has an important role in order to create the principle of checks and balances between state institutions which include the House of ...
Ria Casmi Arrsa
doaj +1 more source