Results 41 to 50 of about 277,147 (188)

Peningkatan Kemampuan Melakukan Riset Kualitatif dengan Menggunakan Software NVivo 12 PLus di LAN Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Samarinda

open access: yesJurnal Pemberdayaan Nusantara, 2022
Tujuan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para peneliti dalam melakukan riset kualitatif dengan menggunakan software NVivo 12 plus.
Sihar Tambun
semanticscholar   +1 more source

PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH [PDF]

open access: yes, 2013
Perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah serta permasalahan-permasalahan yang sering timbul selama pelaksanaan otonomi daerah.
Surtikanti
core  

PENELITIAN TENTANG APAKAH PENERAPAN OTONOMI DAERAH KHUSUSNYA ALOKASI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (PKPD) DAN NON-PKPD SELAMA TAHUN 2001 TELAH MEMBERIKAN DAMPAK KEPADA PENGENDALIAN MONETER ?

open access: yesBuletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2003
Paper ini akan mencoba membahas dampak penerapan otonomi daerah, khususnya dampak alokasi atau penyaluran dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap pengendalian moneter selama periode pertama (tahun pertama) penerapan otonomi daerah.
Rifki Ismal
doaj   +1 more source

Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia

open access: yesJurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022
Istilah otonomi secara etimologis berasal dari bahasa latin “autos” yang berarti menyendiri dan “nomos” yang berarti mengatur, sehingga otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan diri, pengaturan atau pemerintahan sendiri.
Lintang Prabowo, M Tenku Rafli
semanticscholar   +1 more source

OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI PENDIDIKAN

open access: yesVisipena Journal, 2010
Reformasi yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Pergeseran ke desentralisasi membuat daerah memiliki otonomi penuh. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi dan desentralisasi ialah semakin optimalnya pengelolaan sekolah dan makin meningkatnya kualitas pendidikan.
openaire   +2 more sources

Desentralisasi Fiskal dan Politik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

open access: yesJLEB: Journal of Law, Education and Business
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana desentralisasi fiskal dan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang berasal dari jurnal,buku,makalah skripsi dan ...
Desi Syahrani   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah

open access: yesWajah Hukum, 2018
Supervision is a part of the overall authority of the government, because at the last level the Central Government must be responsible for the whole administration, justifying the holding of supervision of all regional actions, because the integrity of the Unitary State must be maintained.
openaire   +2 more sources

Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila

open access: yesYUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum, 2022
Abstract- In Indonesia, the state has a state basis, namely Pancasila, Pancasila is also a source of law and basic norms for organizing government administration. Pancasila can also be interpreted as the ideals of the Indonesian nation. In realizing regional autonomy in the government administration system, basic norms are needed to achieve it.
Taufiq Yuli Purnama   +3 more
openaire   +1 more source

Analisis Konflik Politik Pasca Pembentukan Daerah Otonomi Baru

open access: yesJurnal Sosiologi Andalas, 2023
This research aims at analyzing auses and impacts of political conflicts, as well as changes in the governance structure and conditions following the establishment of new autonomous regions. The study employs a mixed methods approach using an exploratory
Lukman Rais   +4 more
semanticscholar   +1 more source

Peningkatan Peran Strategis Litbang dalam Pemantapan Otonomi Daerah di Propinsi Papua

open access: yesJurnal Bina Praja, 2009
Dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di mana daerah memiliki kewenangan ...
Agus Hartopo
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy