Results 81 to 90 of about 431,332 (156)
PERMASALAHAN MADRASAH ERA OTONOMI DAERAH
AbstractA fundamental problem faced by madrasahs in the era of global economy is with the position of madrasah in the governmental structure. Structurally, madrasash is a vertical agency without being autonomous-structured but operationally madrasah is within the office of local government (city/regency). Such a condition has implications to the policy
openaire +2 more sources
STRUKTUR PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN PROPINSI SULAWESI SELATAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH
ABSTRAK EKOSOSBUDKUM 2008Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mengetahui besarnya kontribusi per sektor pendapatan terhadap pendapatan propinsi Sulawesi Selatan dalam era otonomi daerah, 2). Untuk mengetahui besarnya tingkat kemandirian propinsi Sulawesi
Nohong, Mursalim
core
The Indonesian Constitution 1945: Why was it amended? [PDF]
In 1999, 2000, 2001, and 2002, the Indonesian Constitution 1945 was amended by MPR or the People’s Consultative Assembly, the bearer of the people’s sovereignty. The amendment was not without opposition.
Sarsito, Totok
core
HUBUNGAN PERSEPSI OTONOMI DAERAH DENGAN MOTIVASI KERJA PADA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG
Motivasi kerja merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk bisa mencapai tujuan otonomi daerah maka diperlukan motivasi kerja yang tinggi dari pegawai pemerintah daerah kota Malang.
Agustin, Iva
core
Ketimpangan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah
The persistent development inequality in Indonesia, characterized by its archipelagic nature with approximately 17,000 islands, is a critical issue. The vast territory poses significant challenges, particularly for the outermost or remote areas that often lag in development.
openaire +1 more source
Membangun Otonomi Daerah yang Efektif
Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pilar penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Diharapkan dengan otonomi daerah, setiap daerah dapat mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya sendiri, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat yang merata. Otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
Khasail Khosaiful +3 more
openaire +1 more source
Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan
Kebijakan desentralisasi telah bergulir sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Tahun 2001 Negera Republik Indonesia telah memasuki era Otonomi Daerah. Namun realisasinya hingga kini masih membutuhkan beberapa penyempurnaan.Desentralisasi sebagai sebuah model penyelenggaraan pemerintahan dan ...
openaire +2 more sources
Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah telah diperkenalkan konsep Good Governance (kepemerintahan yang baik). Pemerintah Daerah harus dikelola dengan baik, dengan menerapkan asas fundamental transparansi dan akuntabilitas.
Rahardjo Adisasmita
core

