KEBIJAKAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH
Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2019 Social Policy and Regional Autonomy. The policy of decentralization and the practice of regional autonomy in Indonesia is a tool in the realization of the ideals of justice, democracy and the welfare of the people. This study aims to discuss social policy and regional autonomy in accordance with the author’s understanding of the various sources ...
openaire +2 more sources
Transformasi Kompetensi Birokrasi Otonomi Daerah
Jurnal Wacana Kinerja, 2023 Perilaku birokrasi kita yang selama ini cenderung tidak efesien, boros dan minta dilayani dan sejumlah citra jelek lainnya, mempunyai hubungan yang kuat dengan perilaku individu dan masyarakat kita sendiri. Atau dalam bahasa lain perilaku birokrasi adalah cerminan dari perilaku masyarakat sekitarnya.
openaire +1 more source
Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat [PDF]
, 2017 Pada dasarnya, kebijakan Otsus Papua adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan
S, R. (Rochendi), Saleh, K. A. (Kausar)
core
Ketimpangan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah
Multiverse: Open Multidisciplinary JournalThe persistent development inequality in Indonesia, characterized by its archipelagic nature with approximately 17,000 islands, is a critical issue. The vast territory poses significant challenges, particularly for the outermost or remote areas that often lag in development.
openaire +1 more source
PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
Unes Journal of Swara Justisia, 2019 Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah.
Andi Desmon
doaj
PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PERIMBANGAN, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODALPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2014 [PDF]
, 2016 Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh Dana Otonomi Khusus, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh baik secara ...
FATHUR RAFI
core
OTONOMI DAERAH DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
, 2002 Otnomi daerah selalu menjadi isu nasional dan bahan perdebatan para pakar, ilmuan, politisi, dan praktisi. Salah satu aspek yang terkait dengan isu otonomi daerah adalah isu di seputar pencalonan dan pemilihan atau rekrutmen kepala daerah. Pada tahun 1950-an, isu yang berkembang di seputar rekrutmen kepala daerah adalah mengenai kontroversi antara ...
openaire +2 more sources
Pendidikan Kewirausahaan sebagai Katalisator Menuju Kemakmuran Bersama di Era Globalisasi dan Otonomi Daerah [PDF]
, 2007 Proses Globalisasi dan gerak riak otonomi daerah sudah menjadi urat nadi kehidupanbangsa Indonesia. Hampir setiap aspek kehidupan kita sebagai bangsa tidak terlepas dari duaproses tadi.
Darmawan, A. (Akhmad)
core
Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Rumah Dinas Daerah Provinsi Jambi [PDF]
, 2012 Terbitnya UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memakai prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab.
Amir, L. (Latifah)
core