Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah
Kanun, 2018 Penelitian ini ingin menjawab keberadaan hukum pertanahan setelah otonomi daerah. Pemberian otonomi pada pemerintah daerah dan pemerintahan kabupaten/kota setelah reformasi merupakan upaya untuk memberi pelayanan secara cepat dan tepat pada masyarakat ...
Ria Fitri
doaj +1 more source
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH KOTA SURAKARTA [PDF]
, 2009 Dalam perkembangannya, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintahan daerah guna menjalankan urusan “rumah tangganya” sendiri tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat.
Mustikoarto, Yosafat
core
Peranan Otonomi Daerah dalam Mendukung Produksi Pangan di Provinsi Riau [PDF]
, 2011 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah otonomi daerah di Provinsi Riaudapat meningkatkan produksi pangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi pangan di Provinsi Riausebelum otonomi daerah untuk komoditi Padi rata-rata tumbuh ...
Ekwarso, H. (Hendro)
core
Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 [PDF]
, 2016 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merubah wajah hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Wijayanti, S. N. (Septi)
core
STRATEGI PEMBERDAYAAN FUNGSI PERENCANAAN PENDIDIKAN PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH [PDF]
, 2013 Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah secara yuridis formil telah membawa perubahan paradigma yang cukup berarti dalam bidang ...
Dharmadi, Gun Gun Mochamad
core
PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH [PDF]
, 2016 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah baik secara simultan maupun parsial, terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Aceh.
Rizka Azzahra Nabila
core
Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2010-2013) [PDF]
, 2014 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2010-2013, (2) kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ...
., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. +2 more
core
Otonomi Daerah dan Keindonesiaan
JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2002 Hyper-centralisation which has been systematically institutionalized during Suharto's rule has been responded with various kind of discontent masked with abandonment of a concept of Indonesia as a unitary state. While the author highly supportive to decentralization policy, there are some dangers to encounter. This article shows the dangers.
openaire +2 more sources