Results 41 to 50 of about 143 (96)

DESENTRALISASI FISKAL DAN PENCIPTAAN STABILITAS KEUANGAN DAERAH

Kajian Ekonomi dan Keuangan, 2015
Indonesia has been implemented decentralization era since 2001 in order to increasing local empowerment and local capability. During this period central government gave a all of the authority to the local government excepted authority for the political, finance,national defence, justice and religion.
Joko Tri Haryanto, Ester Sri Astuti
openaire   +1 more source

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 2016
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekoomi dan kesejahteraan masyarakat. Sampel penelitian adalah kabupaten/kota berdasarkan provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, dengan menggunakan data ...
Bambang Saputra, Mahmudi Mahmudi
doaj  

REVIEW ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI INDONESIA

Masalah-Masalah Hukum, 2020
Diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi penerimaan daerahnya.
Maria R.U.D. Tambunan, Haula Rosdiana
doaj   +1 more source

Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Sistem Manajemen Pendidikan terhadap Mutu Sekolah Dasar di Kota Malang

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan sistem manajemen pendidikan terhadap mutu sekolah dasar. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan hipotesis. Populasi penelitian berjumlah 195 sekolah dasar neger
Teguh Triwiyanto, Desi Eri Kusumaningrum   +1 more
doaj   +1 more source

LINK OF FISCAL DECENTRALIZATION TO POVERTY REDUCTION: INDONESIAN CONTEXT

Jurnal Economia, 2013
: Link of Fiscal Decentralization to Poverty Reduction: Indonesian Context. It is identified from the literature studies that there are links between fiscal decentralization and poverty reduction.
Rr. Sita Dewi Kusumaningrum
doaj  

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah Melalui Desentralisasi Fiskal

JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia, 2020
Abstrak : Pajak merupakan tulang punggung negara karena selain menjadi sumber utama penerimaan, juga memiliki fungsi distribusi atau sebagai alat pemerataan pendapatan. Berdasarkan jenis dan potensinya, pajak penghasilan (PPh) selama ini diharapkan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak.
Fauzukhaq, Muhammad Fadlillah, -, Sukendar, Damayanti, Fitri, Ferieka, Hendrieta   +3 more
openaire   +2 more sources

Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumtera Utara

Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 2022
The purpose of this study was to find out and analyze: (1) To what extent does thedegree of fiscal decentralization influence economic growth in North Sumatra,(2) To what extent does transfer dependency influence economic growth in NorthSumatra, (3) To what extent does the capital expenditure ratio influenceeconomic growth in North Sumatra, (4) How far
Rahmat Esa Putra, Yeniwati Yeniwati
openaire   +1 more source

Ketika Ruang Fiskal Gagal Mengurangi Kemiskinan

Jurnal Bina Praja
Studi ini meneliti ketidaksesuaian antara peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pengurangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 2019–2023.
Fathurrahman, Baiq Dewi Lita Andiana, Achmad Suhendri   +2 more
doaj   +1 more source

KAJIAN KETIMPANGAN FISKAL (FISCAL IMBALANCE) DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA DAERAH OTONOM

Develop, 2017
Tulisan ini mengkaji secara deskriptif ketimpangan fiskal (fiscal imbalance), baik sebelum maupun setelah otonomi daerah diterapkan.  Ketimpangan fiskal (fiscal imbalance) pada tulisan ini, meliputi ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance), maupun ketimpangan fiscal horisontal (horizontal fiscal imbalance) yang dikaji berdasarkan ...
openaire   +3 more sources

Efektivitas Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)

Jurnal Transformative, 2016
Implementasi UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan tentang pengelolaan PBB-P2 diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat setelah Tanggal 31 Desember 2013.
Hevi Kurnia Hardini
doaj   +1 more source