Results 61 to 70 of about 16,641 (131)

Ketika Ruang Fiskal Gagal Mengurangi Kemiskinan

open access: yesJurnal Bina Praja
Studi ini meneliti ketidaksesuaian antara peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pengurangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 2019–2023.
Fathurrahman   +2 more
doaj   +1 more source

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP OUTCOMES BIDANG PENDIDIKAN: STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI D.I. YOGYAKARTA [PDF]

open access: yes, 2013
Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan dampak dari desentralisasi fiskal terhadap outcomes bidang pendidikan di kabupaten/kota propinsi D.I. Yogyakarta.
WANDI DWIPARWATA, I NYOMAN
core   +2 more sources

Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia

open access: yesJurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 2006
Akhir tahun 2005 yang lalu, telah genap lima lahun usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Perubahan manajemen publik ini ditandai dengan adanya pengalihan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifìkan.
openaire   +2 more sources

ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBELUM DAN SETELAH DESENTRALISASI FISKAL 1990-2011 [PDF]

open access: yes, 2013
2013Basuki Rahmat, 2013, Analisis Ketimpangan Wilayah Di Provinsi \ud Sulawesi Selatan Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal 1990-2011, di \ud bawah bimbingan Dr. Agussalim, SE., MSi dan Dr. Nursini, SE., MA.
RAHMAT, BASUKI
core  

Anomali Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah; Upaya Mengakselerasi Penerimaan Daerah [PDF]

open access: yes, 2019
Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sejak tahun 2001 memaksa  pemerintah daerah untuk berusaha keras dalam meningkatkan potensi dan penerimaan keuangan daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Namun, dibalik kebijakan desentralisasi
Syukri, Adya Utami, Adya Utami Syukri
core   +1 more source

REVIEW ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI INDONESIA

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2020
Diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi penerimaan daerahnya.
Maria R.U.D. Tambunan, Haula Rosdiana
doaj   +1 more source

Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan

open access: yesJurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi
Income inequality remains a fundamental challenge in regional economic development after the implementation of regional autonomy. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies, as measured by the variables of Local Government Revenue (LGR) and the Balancing Fund, on income inequality in 14 regencies/cities in West Kalimantan
openaire   +1 more source

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Sulawesi Selatan

open access: yes, 2008
Sabir, Program Doktor Ilmu EkonomiFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Sulawesi Selatan.
Sabir
core  

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh [PDF]

open access: yes, 2016
Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih cepat, karena daerah itu sendiri mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Safrianto, Yoyon
core  

PENGARUH TATA KELOLA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN DESENTRALISASI FISKAL

open access: yesJurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2020
Indonesia has embarked fiscal decentralization policy for more than 20 years. While the results are still varying across the regions, governance seems to be one of the causes of existing condition. The study analyze the impact of governance to the link between General Allocation Fund (DAU) and Gross Domestic Product (GDP).
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy