Results 101 to 109 of about 4,353 (109)

Ratio legis Dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan)

Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2023
Ratio legis tentang pemberian despensasi kawin dalam undang-undang perkawinan merupakan suatu pengecualian hukum untuk keadaan yang mendesak atau darurat sehingga anak yang masih belum mencapai batas minimal kawin dapat melangsungkan perkawinan dengan cara pengajuan permohonan dispensasi kawin.
openaire   +1 more source

Putusan Hakim Mahkamah Agung tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia)

JOSH: Journal of Sharia
This article discusses the process of examining marriage dispensation cases prior to and following the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases. This paper was written using a qualitative research method, specifically normative and empirical juridical approaches. According
null Ahmad Nailul Mubarok, null R. Zainul Mushthofa   +1 more
openaire   +1 more source

Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2023
The granting of marriage dispensation by judges experienced a discourse from the age of marriage, which originally occurred because of the age difference between men and women, which caused family conditions that were not solid, with the younger age of women causing marriage to look more discriminating against women in the purpose of marriage.
null Muh Nizar Zulmi, null Nur Mohamad Kasim, null Dolot Alhasni Bakung   +2 more
openaire   +1 more source

PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG [PDF]

, 2017
PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG [Ridwan Harahap, 1220113014, Program Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 91 halaman – 2017] ABSTRAK Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang dan ...
openaire  

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Dengan Alasan Menghindari Zina

Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Abstract. The increasing number of child marriage cases in Indonesia has prompted the implementation of a minimum marriage age policy through Law Number 16 of 2019 as a means of protecting children's rights and preventing the negative impacts of early marriage, such as school dropout, poverty, and domestic violence.
null Nida Silvi Fauziyah, null Ramdan Fawzi, null Encep Abdul Rojak   +2 more
openaire   +1 more source

AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN PADA PASANGAN MUDA YANG HAMIL DILUAR KAWIN

al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Batasan usia perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang dengan menyebut batas usia yang pasti, tetapi dalam Islam tidak ada menyebutkan terkait yang pasti mengenai batas usia perkawinan. Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan positif menimbulkan keraguan terkait perkawinan anak khususnya pada kasus pasangan muda yang hamil diluar kawin ...
indriani, dice, Utari Maharany Barus, Yati Sharfina Desiandri   +2 more
openaire   +1 more source

DISPENSASI KAWIN DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG [PDF]

, 2013
-
openaire  

Pelaksanan Peraturan Pemberian Izin Dispensasi Kawin Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa perikatan merupakan inti dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak berdasarkan kehendak atau ketentuan undang-undang. Riset ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, karakteristik, dan implikasi yuridis dari perikatan yang lahir karena persetujuan dan perikatan yang lahir ...
null Solihan Makruf, null Sumiati, null Tatang Astarudin   +2 more
openaire   +1 more source

“ANALISIS TERHADAP ALASAN MENDESAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR”

ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian perkawinan merupakan hak bagi setiap manusia.
openaire