Penerapan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang) [PDF]
, 2015 Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum dalam hal Penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Roda Dua di PT. Smart Multi Finance Cabang Malang. Pemilihan
Gultom, A. P. (Adriano)
core
Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan perjanjian kredit sebagai perjanjian obligator serta perjanjian jaminan kebendaan sebagai perikatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan apakah akibat hukum ...
Rumintjap, R. N. (Ria)
core +1 more source
PERLINDUNGAN HUKUM BANK ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN APABILA DEBITUR PAILIT [PDF]
, 2016 Pertentangan antara Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dengan Pasal 55, Penjelasan Pasal 31 ayat (1) serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga menurut Mahkamah Agung ketentuan Pasal 34 ...
Achmad , Yani
core
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DILUAR HUKUM ACARA PERDATA
Notaire, 2018 Perjanjian utang piutang adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan (accesoire) yaitu perjanjian yang dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Perjanjian accesoire timbul karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya.
openaire +2 more sources
Kewenangan Dokter Dalam Melakukan Eksekusi Hukuman Kebiri
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2020 Cases of child sexual violence increased last year including recurrent sexual violence, so Indonesia Government provide chemical castration in accordance with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection in Article 81 paragraph (7). The Indonesian Doctors Association refuses to be the executor of the castration, because it considers it as a ...
openaire +1 more source
KEBERADAAN GROSSE AKTA DALAM PEMBUKTIAN DAN EKSEKUSI
LEX PRIVATUM, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari grosse akta dan bagaimana kekuatan eksekusi dari grosse akta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Grosse akta itu kendatipun sedikit berbeda dengan aslinya sebab pada aslinya maupun minutanya tiada dijumpai kata ...
openaire +3 more sources
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.06/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG [PDF]
, 2017 Penyelesaian sengketa tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa sering menimbulkan rasa ketidakadilan karena debitur merasa dirugikan dengan penyelesaikan sengketa oleh pihak perbankan.
Kiki Sunarya, NPM : 131000257
core
TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA
Yustisia Jurnal Hukum, 2012 <p align="center"><strong><em>A</em></strong><strong><em>b</em></strong><strong><em>s</em></strong><strong><em>t</em></strong><strong><em>r</em></strong><strong><em>a</em></strong><strong><em> ...
openaire +3 more sources
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN [PDF]
, 2016 Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 disebutkan Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. PT.
Muhammad Hendra
core
AKIBAT HUKUM TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR ATAS TIDAK DIDAFTARKANNYA SITA JAMINAN OLEH JURU SITA PENGADILAN NEGERI BANDUNG [PDF]
, 2017 Pelaksanaan eksekusi sita jaminan didalam praktek peradilan merupakan bagian dari pelaksanaan putusan atau eksekusi yang sangat penting dilaksanakan guna merealisasikan isi putusan.
GREYNALDI IKHWANSYAH ZEN, NPM. 131000113
core