Results 101 to 110 of about 105,765 (138)

LEGALISASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Masalah-Masalah Hukum, 2013
PMNA No.5 Ka. BPN of 1999 can actually provide a legal coverage by implementing article 3 of the UUPA. The criteria used to determine whether the above-mentioned rights exist or not tend to be more detrimental to this particular society and have not yet ...
Djamanat Samosir
doaj   +1 more source

Studi Kritis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Perananan Masyarakat Hukum Adat [PDF]

, 2006
Hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi Bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Hutan yang mengalami proses degradasi atau penurunan kualitas sumber daya, perlu untuk dibenahi dalam sebuah peraturan hukum yang lebih mencerminkan hak dan peranan ...
Fuad, F. (Fokky)
core  

Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional

Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, 2014
Abstrak Selama dekade terakhir, hukum internasional telah berkembang lebih baik dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang kemudian memengaruhi hukum berbagai negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya, hak masyarakat adat
Muazzin Muazzin
doaj  

Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa [PDF]

, 2015
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi, kabupaten atau kota.
Putra, B. A. (Bisma)
core   +2 more sources

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan REDD+

Kanun, 2015
ABSTRAK: Pemberlakuan REDD+ telah mengundang perhatian yang besar sebagai cara yang bias meningkatkan dukungan terhadap kegiatan pengawas hutan dari penduduk yang tinggal di area hutan.
Muazzin Muazzin
doaj   +1 more source

Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah [PDF]

, 2014
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara yang ditempuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan sengketa tanah sebagai implementasi dari salah satu fungsi Badan Pertanahan Nasional dan bagaimana mekanisme ...
Wowor, F. (Fingli)
core  

PENGAKUAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK POLITIK (RIGHT TO VOTE) MASYARAKAT ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009)

Jurnal Konstitusi, 2016
Constitutional right is basic right for all Indonesian people, not least for indigenous people which still uphold the values of their customary law. Customary law is often  different  from  the  positive  law  in  Indonesia,  but it’s not a reason to deny the customary law on  indigenous  people  in  a region.
openaire   +2 more sources

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

LEX ADMINISTRATUM, 2015
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada studi literatur, jurnal, artikel yang dihimpun dari berbagai pustaka.
openaire   +3 more sources

Peran Lembaga Kepolisian dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Kebun Sawit, Kalimantan Tengah

Madaniya
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat adat mengenai hak-hak hukum dan mekanisme mediasi konflik terkait sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit.
Harry Meilantara, Bambang Tri Sasongko Adi, Oman Sukmana, Vina Salviana D. Soedarwo   +3 more
doaj   +1 more source

NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA ATAS TANAH KONSESI KESULTANAN DELI (Studi Awal Hilangnya Hak-hak atas Sumber Daya Alam Masyarakat Adat)

Yustisia Jurnal Hukum, 2015
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The nationalization of Netherland plantation which became the national possession in 1958, regulated in the Act No. 86 of 1958 was the starting point of the loss of natural resource rights of the Malay indigenous people of Deli and also was ...
openaire   +2 more sources