Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Kebijakan terkait dengan masyarakat adat yang paling banyak di sorot selama ini adalah di bidang tanah dan sumberdaya alam. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitus atas Perkara nomor 35/PUU-X/2012 Pengujian terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara, belum menjadi kebaikan bagi masyaraka tadat ...
openaire +3 more sources
STUDI PERBANDINGAN TENTANG PERBEDAAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT DI JAWA BARAT BESERTA SOLUSINYA [PDF]
, 2017 Indonesia menganut tiga hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Adat, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda.
JUWITA, 121000421
core
Jurnal Mercatoria, 2017 Ketidakadilan perlakuan penguasa dalam memberikan status hak atas tanah kepada pihak-pihak tertentu dengan pendekatan kekuasaan telah menimbulkan kecemburuan yang mendorong masyarakat melakukan penggarapan terhadap kawasan Hutan Register 40 yang ...
Solar Nasution, Iman Jauhari, Arif Arif
doaj
Jantra jurnal sejarah dan budaya Vol.8 No.2 [PDF]
, 2013 1. Upacara Adat Nyanggring di Tlemang Lamongan sebagai wahana ketahanan budaya 2. Upacara adat Mamapas Lewu (upaya mempertahankan budaya suku dayak ngaju di Kalimantan Tengah) 3.
Hidajat, Robby +7 more
core
AKSES PEREMPUAN KORBAN TSUNAMI TERHADAP HAK PEWARISAN DAN PERWALIAN KASUS DI BANDA ACEH RNDAN ACEH BESAR [PDF]
, 2015 ABSTRAKPenelitian ini bertujuan 1) Membahas akses perempuan korban tsunami terhadap hak pewarisan dan perwalian, 2) Membahas pendekatan pengarusutmaan gender bagi perempuan korban tsunami dalam mengakses hak pewarisan dan perwalian.
FATIMAHSYAM
core
Considering land tenure in REDD+ participatory measurement, reporting, and verification: A case study from Indonesia. [PDF]
PLoS One, 2017 Felker ME +3 more
europepmc +1 more source
PERKEMBANGAN HAK NEGARA ATAS TANAH: HAK MENGUASAI ATAU HAK MEMILIKI?
Jurnal Media Hukum, 2015 Artikel ini ditulis dengan tujuan membahas perkembangan konsep hak menguasai negara, sebagai satu-satunya hak kebendaan yang diberikan Konstitusi kepada negara Indonesia.
Afifah Kusumadara
doaj
KAJIAN YURIDIS HAK-HAK MASYARAKAT ADAT TERHADAP PEMANFAATAN TANAH-TANAH PASINI DI MINAHASA
LEX ET SOCIETATIS, 2019 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen mempertegas pengakuan dan penghormatan keberadaan Hukum Adat dan hak-hak masyarakat Hukum Adat. Tradisi atau kebiasaandalam masyarakat yang tumbuh menjadi hukum adat terus dipertahankan sampai saat ini sebagai bentuk kearifan lokal (indigenous peoples).
openaire +1 more source
Related searches:
Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Eksplorasi Pertambangan Di Kabupaten Tanatoraja
Jurnal Officium Notarium, 2023A particular legal issue is in full bloom in the Indonesian national legal system, especially in the enforcment of law on indigenous peoples in agrarian disputes that took place in one of the regions in South Sulawesi. The author attempts to identify problems related to the legal protection of the rights of indigenous peoples over customary land areas ...
Muh. Fatuhrahman Bakri +1 more
openaire +2 more sources
PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT NAGARI GUGUAK MALALO KABUPATEN TANAH DATAR (1992-2016) [PDF]
, 2019 Skripsi ini berjudul “Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat Adat Nagari Guguk Malalo Kabupaten Tanah Datar 1992-2016”. Kerapatan Adat Nagari adalah suatu lembaga tertinggi di dalam adat di setiap nagari di Minangkabau, yang bertugas menampung segala permasalahan dalam masyarakat diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat
openaire +1 more source