Results 41 to 50 of about 237 (70)

Paradoxes of indigeneity: identity, the state, and the economy in Indonesia. [PDF]

Dialect Anthropol, 2021
Duile T.
europepmc   +1 more source

Pembela Hak Asasi Manusia pada Isu Sumber Daya Alam di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jurnal HAM, 2017
Pembela hak asasi manusia adalah mereka yang bekerja dan beraktivitas mempromosikan hak asasi manusia, dan berada di garis depan perjuangan dan penghormatan hak asasi manusia untuk menyuarakan aspirasi publik, khususnya korban pelanggaran hak asasi ...
Firdaus Firdaus
doaj   +1 more source

Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Eko Noer Kristiyanto
doaj   +1 more source

LEGALISASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Masalah-Masalah Hukum, 2013
PMNA No.5 Ka. BPN of 1999 can actually provide a legal coverage by implementing article 3 of the UUPA. The criteria used to determine whether the above-mentioned rights exist or not tend to be more detrimental to this particular society and have not yet ...
Djamanat Samosir
doaj   +1 more source

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan REDD+

Kanun, 2015
ABSTRAK: Pemberlakuan REDD+ telah mengundang perhatian yang besar sebagai cara yang bias meningkatkan dukungan terhadap kegiatan pengawas hutan dari penduduk yang tinggal di area hutan.
Muazzin Muazzin
doaj   +1 more source

PEMBATASAN HAK BAGI PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE (STUDI DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE)

Arena Hukum, 2016
The registration of land right was aimed to ensure that the holder of this land right could provide the existence of right holding and also to provide law certainty and law protection to the holder of land right.
Maria Cicilia Pricemarina
doaj   +1 more source

HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)

DiH, 2018
Sebagai produk budaya, hukum selalu eksis dalam setiap masyarakat. Karenanya, hukum yang tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam masyarakat (the living law).
Syofyan Hadi
doaj   +1 more source

PENEGAKAN HUKUM KONFLIK AGRARIA YANG TERKAIT DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to The Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional CourtNo.35/ PUU- X/2012)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
Kebijakan terkait dengan masyarakat adat yang paling banyak di sorot selama ini adalah di bidang tanah dan sumberdaya alam. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitus atas Perkara nomor 35/PUU-X/2012 Pengujian terhadap UU No.
Ahyar Ari Gayo
doaj   +1 more source

Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari KabupaenAceh Tengah,. Kabupaten Bener Meriah memiliki hak atas tanah yang diamnfaatkan bersama oleh masyarakat adatnya untuk untuk keperluan bersama seperti hulu air sebagai kerperluan ...
Ahyar Ahyar
doaj   +1 more source

Peran Lembaga Kepolisian dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Kebun Sawit, Kalimantan Tengah

Madaniya
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat adat mengenai hak-hak hukum dan mekanisme mediasi konflik terkait sengketa lahan dengan perusahaan kelapa sawit.
Harry Meilantara, Bambang Tri Sasongko Adi, Oman Sukmana, Vina Salviana D. Soedarwo   +3 more
doaj   +1 more source