Results 61 to 70 of about 105,765 (138)

Urgensi Perumusan Hukum Adat dalam Peraturan Daerah: Fungsi dan Tujuannya bagi Pemerintah Daerah

open access: yesIBLAM Law Review
Hak adat merupakan hak yang melekat secara kolektif pada masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan kekayaan budaya lainnya, yang menjadi bagian integral dari sistem sosial dan hukum adat mereka.
Ichwan Setiawan
doaj   +1 more source

KLAIM TANAH HAK ULAYAT SEBAGAI TANAH NEGARA (STUDI TENTANG STATUS TANAH PERJALANGAN TERNAK DI KUTA MBAL MBAL PETARUM, KECAMATAN LAU BALENG, KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA) [PDF]

open access: yes, 2015
Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat. Maka untuk menghormati hal tersebut maka ditetapkan dalam kontistusi yaitu Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) bahwa ...
Perima Harianto, Sembiring
core  

Kepastian Hukum Hak Komunal Ditinjau dari Pasal 16 Ayat (1) H Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 [PDF]

open access: yes, 2017
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat  ataupun masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu, dalam hal ini masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dan perkebunan dapat mengajukan Hak Komunal dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan ...
Ardani, N. K. (Ni)
core   +1 more source

Political Will Pemerintah dan Pembaharuan Konsep Pengelolaan Hutan Adat sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria

open access: yesBHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2021
: Article 67 of The Law of The Republic of Indonesia Number 41 year 1999 concerning Forestry stated that Affirmation of existence and extinction of indigenous law shall be stipulated in Regional Regulation.
Heru Saputra Lumban Gaol   +1 more
doaj   +2 more sources

MEMPERTEGAS KEDUDUKAN HUKUM KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMENUHI HAK- HAK KONSTITUSIONAL

open access: yesYuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 2018
Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif di Indonesia. Pada kenyataannya issue yang berkembang tentang kehadiran dan hak- hak masyrakat hukum adat adalah terbatasnya ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi pengelolaan wilayah adanya secara ...
openaire   +2 more sources

Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 [PDF]

open access: yes, 2017
Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, salah satunya di Sumatera Barat yang memakai sistem kekeluargaan Matrilineal, dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Hal
Sri Wahyu Ananingsih,Triyono, Velly Farhana Azra*
core  

HAK ASASI MASYARAKAT ADAT MINAHASA DALAM PERSPEKTIF UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES [PDF]

open access: yes, 2021
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap masyarakat adat menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan bagaimana implementasi hukum nasional untuk melindungi hak-hak ...
Sambeta, Reynaldo Caprio
core   +1 more source

Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Hukum Adat: Tantangan dan Harapan dalam Keadilan Agraria di Indonesia

open access: yesUIR Law Review
Perampasan ruang hidup masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan isu krusial yang mencerminkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Fenomena ini sering kali dipicu oleh konflik kepentingan antara masyarakat hukum adat, pemerintah, dan ...
Justhine Dian Maharani   +1 more
doaj   +1 more source

Praktik Adat tentang Ketidakbolehan Menikah pada Bulan Ramadan dan Syawal (Nyowok) di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Perspektif Hak Asasi Manusia

open access: yesJurnal HAM, 2020
Perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan harus memilik syarat-syarat perkawinan. Syarat tersebut telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 mengatur tentang hak berkeluarga dan melanjutkan ...
Sirtatul Laili
doaj   +1 more source

Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Pada Wilayah Kepulauan

open access: yes, 2023
Masyarakat adat merupakan sekumpulan kelompok masayarakat yang berpegang teguh terhadap hukum adat yang sifatnya magis dan sakral sehingga hukum adat dijadikan sebagai cermin dan dasar kehidupan maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan sumberdaya alam yang dasarkan pada ...
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy