Urgensi Perumusan Hukum Adat dalam Peraturan Daerah: Fungsi dan Tujuannya bagi Pemerintah Daerah
Hak adat merupakan hak yang melekat secara kolektif pada masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan kekayaan budaya lainnya, yang menjadi bagian integral dari sistem sosial dan hukum adat mereka.
Ichwan Setiawan
doaj +1 more source
KLAIM TANAH HAK ULAYAT SEBAGAI TANAH NEGARA (STUDI TENTANG STATUS TANAH PERJALANGAN TERNAK DI KUTA MBAL MBAL PETARUM, KECAMATAN LAU BALENG, KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA) [PDF]
Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat. Maka untuk menghormati hal tersebut maka ditetapkan dalam kontistusi yaitu Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) bahwa ...
Perima Harianto, Sembiring
core
Kepastian Hukum Hak Komunal Ditinjau dari Pasal 16 Ayat (1) H Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 [PDF]
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ataupun masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu, dalam hal ini masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dan perkebunan dapat mengajukan Hak Komunal dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan ...
Ardani, N. K. (Ni)
core +1 more source
: Article 67 of The Law of The Republic of Indonesia Number 41 year 1999 concerning Forestry stated that Affirmation of existence and extinction of indigenous law shall be stipulated in Regional Regulation.
Heru Saputra Lumban Gaol +1 more
doaj +2 more sources
MEMPERTEGAS KEDUDUKAN HUKUM KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMENUHI HAK- HAK KONSTITUSIONAL
Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif di Indonesia. Pada kenyataannya issue yang berkembang tentang kehadiran dan hak- hak masyrakat hukum adat adalah terbatasnya ruang dan gerak bagi komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan demokratisasi pengelolaan wilayah adanya secara ...
openaire +2 more sources
Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 [PDF]
Hampir di setiap daerah terdapat sengketa tanah, salah satunya di Sumatera Barat yang memakai sistem kekeluargaan Matrilineal, dimana hak-hak perempuan diutamakan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali pengelolaan Pusako. Hal
Sri Wahyu Ananingsih,Triyono, Velly Farhana Azra*
core
HAK ASASI MASYARAKAT ADAT MINAHASA DALAM PERSPEKTIF UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES [PDF]
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap masyarakat adat menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan bagaimana implementasi hukum nasional untuk melindungi hak-hak ...
Sambeta, Reynaldo Caprio
core +1 more source
Perampasan ruang hidup masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan isu krusial yang mencerminkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Fenomena ini sering kali dipicu oleh konflik kepentingan antara masyarakat hukum adat, pemerintah, dan ...
Justhine Dian Maharani +1 more
doaj +1 more source
Perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan harus memilik syarat-syarat perkawinan. Syarat tersebut telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 mengatur tentang hak berkeluarga dan melanjutkan ...
Sirtatul Laili
doaj +1 more source
Masyarakat adat merupakan sekumpulan kelompok masayarakat yang berpegang teguh terhadap hukum adat yang sifatnya magis dan sakral sehingga hukum adat dijadikan sebagai cermin dan dasar kehidupan maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan sumberdaya alam yang dasarkan pada ...
openaire +1 more source

