Results 71 to 80 of about 519 (105)
Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis
Mimbar, 2005 Kepemilikan pribadi diatur dalam sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan juga sosialis. Masing-masing memiliki karakter dan keunikan dalam memaknai kapasitas kepemilikan dalam pelaksanaannya.
Tatty Aryani Ramli
doaj
Good Governance untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Hak-Hak Warga Negara
Jurnal Good Governance, 2018 A common problem that often a rises is that the implementation of unplanned and uncoordinated governance often runs slowly as it has to priorize political consensus in the development of government systems. Our study observed the process of allocating proportional regional expenditures between consumptive routine spending and development spending that ...
openaire +1 more source
UNES Law Review, 2023 Kemajuan teknologi dan era globalisasi saat ini yang sudah semakin maju, dimana setiap orang dapat memanfaatkan teknologi dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kemajuan teknologi juga menyebabkan setiap orang dapat melakukan tindakan yang salah seperti melakukan pembajakan terhadap hasil karya orang lain.
openaire +1 more source
Avrupa Birliği’nin Açık Toplum İdealine Karşı Direnme Hakkı: 1982 Anayasası’nın İktisadi Hükümleri
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2010 İktisatçılar açısından anayasa, bir toplumun iktisadi ve siyasi örgütlenmesini, bu iki örgütlenmenin birbiriyle ilişkisini ve bu iki örgütlenmenin gerektirdiği kaynak tahsis mekanizmalarını düzenleyen ekonomi-politik modeldir.
Diren Çakmak
doaj +1 more source
Hak Kepemilikan Kekayaan Intelektual dalam Pandangan Islam
Mimbar, 2005 Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual menimbulkan pro-kontra di kalangan umat Islam mengingat bahwa dalam Islam terdapat larangan monopoli dan menyembunyikan ilmu.
Titin Suprihatin
doaj
PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN ASAL SULAWESI SELATAN DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK
Jurnal PIR : Power in International Relations, 2019 Hak untuk bekerja harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai tanggungjawab atas jaminan HAM warga negara sesuai UUD NRI 1945 pasal 27 ayat (2). Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemenuhan hak-hak pekerja migran asal Sulawesi Selatan di Malaysia berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 pada masa pra-penempatan dam masa penempatan.
openaire +3 more sources
PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PPT SERUNI KOTA SEMARANG
Sawwa: Jurnal Studi Gender, 2016 Tulisan ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana penanganan perempuan korban kekerasan seksual di PPT Seruni Kota Semarang; 2) Untuk menganalisa bagaimana penanganan perempuan korban kekerasan seksual di PPT Seruni Kota Semarang ditinjau ...
Siti Nafisah
doaj +1 more source
SUBAK, A TRADITIONAL ORGANIZATION OF PEASANT FARMERS IN BALI ( with a case of Leput Subak)
Agro Ekonomi, 2016 Subak merupakan salah satu dari banyak kelompok sosial yang ada dalam masyarakat Bali. Agama Hindu yang dianut oleh hampir semua orang Bali sudah merupakan tradisi yang membudaya dan merupakan salah satu ciri khas orang Bali.
Sri Widodo
doaj +1 more source
Pendidikan sebagai Hak Konstitusional dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Warga Negara
Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin UUD 1945. Negara wajib memastikan akses pendidikan merata demi menciptakan keadilan sosial, memberdayakan rakyat, dan membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
openaire +3 more sources
KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1970 The main problem in managing forest, particulary in Java, is that local communitiesliving in and/or around forest are less involved. Meanwhile, it is clear that local communitiesdepend heavily on forest resources. So, when forest are not acceseble for them, their continuityof life is thretened.
openaire +4 more sources