Results 51 to 60 of about 329,893 (152)

Tinjauan yuridis penggandaan buku dengan fotocopy ditinjau dari aspek hak ekonomi pencipta [PDF]

, 2016
Hak Ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai si pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi, Hal ini dapat dimengerti karena hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya dapat memberi manfaat ekonomi kepada pencipta atau ...
AGUNG KURNIA , RAHMAN
core  

HAK CIPTA DALAM EKONOMI ISLAM

El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 2016
Hak cipta dari sudut pandang Islam merupakan bagian dari hak milik yang dikategorikan huquq maliyyah (hak kekayaan) sehingga berlaku padanya ketentuan- ketentuan tentang harta dan juga perlindungan terhadapnya. Hak cipta juga memiliki lapangan tersendiri dalam sifat hak individualis dan sosialisnya dengan adanya pembatasan terhadap masa/ waktunya ...
openaire   +1 more source

Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Jurnal HAM, 2018
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi melalui undang-undang yang materi muatan/ substansinya bersifat diskriminatif (mengandung pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pembedaan manusia atas dasar ...
Nicken Sarwo Rini
doaj   +1 more source

PENGUATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Unes Journal of Swara Justisia, 2023
Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menghadapi perekonomian global dan liberalisasi dalam perdagangan internasional.
Najmi Najmi, Zainul Daulay
doaj   +1 more source

HAK ATAS TANAH DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

, 2023
Ketentuan Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Tanah merupakan salah satu asset ...
openaire   +1 more source

Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga [PDF]

, 2016
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya sengketa akibat pelanggaran terhadap hak cipta dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak cipta di pengadilan niaga.
Rumbekwan, R. G. (Richard)
core  

Hak Mogok: Sebuah Studi Kasus Tentang Justiacibility Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Jurnal Hak Asasi Manusia, 2003
The Following article discusses  the issue of labor,  in particular about the right to strike in Indonesia. The author arguing that the right to strike is a justiciable right. The acknowledgment  of the existence of  the right to strike has been clarified in several international and regional conventions on human rights.
openaire   +1 more source

PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA LAGU DENGAN PRODUSER REKAMAN DALAM UPAYA KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PIHAK

Syiar Hukum, 2019
Perjanjian lisensi antara pencipta lagu atau pemegang hak dengan produser rekaman (label) yang dibuat di bawah tangan selama ini menimbulkan persoalan karena tidak memberikan jaminan kepastian atas pembayaran hak ekonomi bagi  pencipta lagu.
Rachmayani Dewi
doaj   +1 more source

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF (STUDI PADA DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG DAN BANK INDONESIA

Journal Presumption of Law, 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas dan solusi kepada para pelaku Ekonomi Kreatif, untuk mempertahankan hak-hak ekonomis pada suatu karya dari hasil ...
Muhammad Ade Rafli, Erlina Bachri, Suta Ramadan   +2 more
doaj   +1 more source

HAK-HAK EKONOMI PELAKU PERDAGANGAN DI SEKTOR INFORMAL: PENGALAMAN INDONESIA

Perspektif, 1998
Sektor informal di Indonesia masih merupakan sebuah subkultur yang terasing dalam sistem hukum nasional. Sampai saat ini dapat dikatakan belum ada peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif memberikan tempat bagi pengakuan hak-hak ekonomi dan hak atas pembangunan bagi sektor informal.
openaire   +1 more source