Results 1 to 10 of about 32,474 (118)
Hak Atas Ruang Hidup Suku Orang Rimba (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Hukum Adat) [PDF]
Masalah-Masalah Hukum, 2016 Kelembagaan hukum adat suku Orang Rimba begitu bertalian dengan keberadaan kosmos hutan Bukit Duabelas. Tulisan ini menelusuri tentang bagaimana konstruksi berpikir ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum adat suku Orang Rimba hubungannya dengan hak ...
Erwin, M. (Muhamad)
core +4 more sources
Jurnal Wilayah dan Kota, 2023 Badan pengelola pariwisata berbasis desa adat merupakan salah satu aspek penting dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Berdasarkan RTRW Kota Cimahi, Kampung Cireundeu yaitu sebagai wisata budaya lokal di Kelurahan Leuwigajah.
Maulida, Adinda Shofia +1 more
openaire +5 more sources
Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: suatu Tinjauan Kritis [PDF]
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 2014 Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) sudah sejak lama termarginalisasikan di bawah kekuasaan negara. Semua itu berakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.
Subarudi, S. (Subarudi)
core +4 more sources
PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DI KERINCI OLEH KELEMBAGAAN ADAT
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, 2017 Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan argumen tentang relasi kelembagaan adat dan kelestarian sumber daya hutan. Oleh karena itu penelitian tentang kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan masih menjadi kajian penting untuk dilakukan di berbagai daerah karena setiap daerah memiliki corak tersendiri.
Hefri Oktoyoki +2 more
openaire +4 more sources
Model Indigenous Penguatan Kelembagaan Adat Suku Sakai Kabupaten Bengkalis
JOELS: Journal of Election and Leadership, 2021 Indigenous model of strengthening traditional institutions of the Sakai tribe in Bengkalis Regency. This research aims to formulate a model that is suitable for strengthening and developing the institutions of the Sakai tribe. The research method uses a qualitative approach, namely describing the role of indigenous peoples in strengthening the social ...
Abdul Mirad, Eka Eka, Aguswan Aguswan
openaire +2 more sources
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 2022 Already in 2014, restorative justice as a distinct approach within the general criminal justice system had been used as the basis to treat child victims and offenders (the child protection Act of 2014). Nonetheless it is worth noticing that long before the promulgation of this Act, restorative justice has been used and is embedded in the living law of
Nur Husni Emilson +2 more
openaire +1 more source
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala, 2022 Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat hukum tana samawa. LATS mempunyai tujuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 peraturan daerah No.
Jasardi Gunawan, Irawansyah Irawansyah
openaire +1 more source
MENAKAR KEWENANGAN DAN TATA HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA MAJELIS DESA ADAT DENGAN DESA ADAT DI BALI
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 2020 Terdapat pemberitaan bahwa Majelis Desa Adat dapat menjatuhkan sanksi kepada desa adat dalam bentuk sanksi administrasi, baik terkait surat menyurat, tidak menerima undangan rapat dan usulan kepada Gubernur untuk tidak mendapatkan bantuan pembinaan desa adat sejumlah Rp. 300 Juta jika tidak mendukung program pemerintah Provinsi khususnya terkait dengan
I Komang Dedi Diana +2 more
openaire +2 more sources
Sanksi Adat pada Lembaga Perkreditan Desa dalam Kerangka Principal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa ) Se-Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli [PDF]
, 2017 LPD is a form of non-formal financial institution whose role has becoming very important in Bali. As credit dealer, LPD has several problems regarding its debtor and creditor which causes non-performing loans.
Jember, I. M. (I), Kartika, N. (Nengah)
core +2 more sources
Jurnal Supremasi, 2022 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur 2 (dua) materi pokok yaitu Desa-Birokrasi (DB) dan Desa-Adat (DA). Namun UUD NRI 1945, UU 6/2014, PP No. 43 Tahun 2014 jo PP 11 Tahun 2019 bahkan Perdprov No. 4 Tahun 2019 tidak mengatur hubungan antara DB dengan DA, padahal pada satu wilayah desa bisa ada terdapat keduanya.
Henny Yuningsih +4 more
openaire +2 more sources